Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Maluku

Pemprov Maluku Akselerasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

badge-check


Pemprov Maluku Akselerasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,  AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen melakukan akselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE diamanatkan bahwa instansi pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun arsitektur SPBE paling lambat 2023,” kata Sekda Maluku Sadali Ie di Ambon, Selasa.

Sadali mengatakan pihaknya pun tengah gencar melakukan lokakarya jaringan intrapemerintah daerah dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Lokakarya ini sudah dua hari digelar dan diikuti oleh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,” kata Sadali.

Berdasarkan Perpres itu ada enam lingkup pengaturan SPBE yaitu tata kelola SPBE, Peta rencana SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE agar dapat dilaksanakan secara terpadu untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Oleh karena itu untuk penetapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui SPBE maka diwujudkan pembinaan piloting penyusunan arsitektur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan Kemenpan-RB,” kata Sadali.

Dia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Maluku telah memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 98 tahun 2021 tentang tata kelola SPBE dan juga telah membangun Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JPID).

“Jaringan yang dibangun ini masih terbatas pada 13 lokasi yakni kantor gubernur sebagai main hub, dengan dua tiang radio berkecepatan 100 Mbps, dan 10 OPD yang ada di kantor Gubernur Maluku serta Diskominfo, Dinas Sosial dan Dinas Pariwisata, kata Sadali.

Ia menambahkan nantinya JPID sendiri akan diperluas hingga ke kabupaten dan kota di Maluku dan tetap terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk keamanan dalam pengiriman data dan informasi antara pusat dan daerah. (AN/KT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Kasus Korupsi “Naik Kelas” Bakal Disikat Habis  

16 November 2026 - 01:29 WIT

Stop Buang Asal Buang,  Benhur Serukan Revolusi Mental Sampah di Ambon

15 November 2026 - 23:39 WIT

Kebut PSN Blok Masela, Gubernur Maluku Desak Inpex Tuntaskan Hak Warga

15 November 2026 - 23:32 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

PPK Proyek Air Bersih Siwang Rp 6,17 Miliar Resmi Tersangka

13 November 2026 - 03:11 WIT

Trending di Kriminal dan Hukum