KABARTIMURNEWS.COM.PIRU - Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Candra Assadudin, kembali berulah. Terbaru Pj Bupati tertangkap  kamera tengah adu mulut  bersama sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP ) , dalam aksi demo mereka terkait gaji honorer yang  katanya belum dibayarkan itu.

Peristiwa adu mulut yang berlangsung di halaman kantor bupati itu, sempat viral di media sosial.

Menanggapi itu, Ketua Walang Aspirasi Rakyat Maluku Kristian Sea angkat bicara. “Ini merupakan hal yang tak elok bila ada mulut kemudian menjadi konsumsi publik dan viral di media sosial apalagi terkait upah pegawai honorer dan damkar yang selama ini bertugas di Pemda SBB,” ujarnya, Selasa (19/9).

Menurut dia, pemda seharusnya lebih menghargai jerih payah honorer yang dirumahkan tanpa diberi gaji. “Perilaku penjabat bupati dipertontonkan saat adu mulut dengan Satpol-PP yang kurang etis malah dilakukan di hadapan pegawai Pemkab setmpat,” kata Kristian.

Dirinya menyesalkan lembaga DPRD SBB yang memiliki tugas fungsi anggaran, seakan tak punya peranan dalam membela nasib para honorer Satpol-PP dan Damkar.

“DPRD SBB kerjanya apa saja, sebagai perwakilan rakyat yang diberikan kewenangan berdasarkan aturan UU tidak memiliki taring untuk memperjuangkan nasib 100 orang lebih honorer Satpol-PP dan Damkar,. Jangan hanya duduk manis seakan daerah ini tidak memiliki masalah,” ungkapnya dengan nada kesal.

Dirinya berharap Mendagri segera mengevaluasi Pj. Bupati SBB, terkait masalah-masalah yang terjadi. “Sebagaimana pernyataan beliau sendiri urus rakyat SBB itu capek. Kedepannya juga masyarakat harus lebih jeli memilih wakil rakyat yang mementingkan diri sendiri tanpa peduli penderitaan rakyat,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, puluhan pegawai honorer Satpol PP dan Damkar Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melakukan aksi demo di Kantor Bupati setempat, Senin (18/9).  Dalam aksinya mereka memalang Kantor Satpol PP.

Aksi yang dipicu, akibat belum dibayarkan gaji mereka selama tiga  yakni, Juni, Juli dan Agustus 2023.

Sebelumnya, para pegawai honor ini dirumahkan sejak 4 September 2023. Saat dirumahkan, mereka telah menerima gaji selama lima bulan (Januari-Mei 2023) dengan nilai Rp. 1.600.000 per bulan.

‘’Yang kami pertanyakan kemana sisa hak kami untuk bulan Juni, Juli dan Agustus 2023. Mengapa kami belum menerima gaji kami,’’ tandas Anthony Uspesy, salah satu pegawai honorer Satpol PP.

Padahal, kata dia, Kasat Satpol PP dan Damkar SBB, Albertho Maulani sudah berjanji akan melunasi sisa gaji mereka untuk tiga bulan berikut. ‘’Namun sampai tanggal 18 September 2023 janji itu tidak teralisir. Itu alasan kami kemudian melakukan aksi demo,’’ tekan Uspesy.

Tak hanya menyampaikan aspirasi, para pendemo ini kemudian ramai-ramai melakukan aksi dengan memalang pintu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dan Damkar.

Setelah melakukan berbagai aksi, Pejabat Bupati SBB, Andy Chandra As'addudin kemudian menemui perwakilan pendemo.

Saat pertemuan, Andy Chandra menyebutkan kalau Sesuai SK Penjabat Bupati SBB tahun 2023, gaji yang dibayarkan dari bulan Januari sampai Agustus 2023 sebanyak Rp. 8 juta per orang. Atau setiap hononer mendapat Rp. 1 juta per bulan.

Hanya saja, karena para pegawai sudah menerima gaji selama 5 bulan dengan riancian Rp. 1,6 juta per bulan, maka sudah dianggap lunas. Sebab setiap pegawai sudah menerima total sebanyak Rp. 8 juta.

Para pendemo menilai KasatPol PP selama ini tidak memberikan penjelasan secara transparan, sehingga mereka sengaja memalang pintu kantor tersebut.

Setelah melakukan aksinya, para pendemo yang berasal dari mantan pegawai honorer ini kemudian membubarkan diri. Saat aksi berlangsung, Kasat Satpol PP dan Damkar SBB, Albertho Maulani sengaja meninggalkan ruangannya. (*/KT)