KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Puluhan warga pembeli rumah bersubsidi di kawasan Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, melakukan aksi demo di Kantor DPRD Maluku, dilanjutkan ke DPRD Kota AMbon, dan Kantor Gubernur Maluku, Senin (12/6).
Untuk diketahui, pembangunan rumah Bersubsidi di Kawasan Tawiri yang merupakan Program Sejuta Rumah dari Presiden Indonesia Joko Widodo tersebut, hingga kini belum ada realisasinya.
Padahal enam tahun sudah, sekitar 1000-an lebih warga kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membayar kepada pihak PT. Lestari Pembangunan Jaya dengan direktur Betty Pattikayhatu.
Atas dasar itulah, puluhan warga yang menjadi korban Pemberian Harapan Palsu (PHP) oleh PT. Lestari Pembangunan Jaya, melakukan aksinya di tiga tempat dimaksud.
Dengan membentangkan sejumpah pamflet bertuliskan “Tak dapat rumah kembalikan uang kami, Kepada PT. Lestari Kami minta Uang Kami, Kembalikan Hak Kami,” para demontran menilai Program sejuta rumah hanya janji palsu, dan meminta agar pemerintah serta pihak berwajib melakukan pengusutan.
Puluhan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikoordinir oleh Korlap Defanz Simatauw merasa dipermainkan oleh pihak pengembang, karena yang hingga kini tidak ada realisasi sementara uang puluhan juta sudah dibayarkan.
Dalam aksinya, demonstran menyuarakan beberapa aspirasi yakni, meminta kepada Pemerintah ProvinsiMaluku agar dapat memberikan penjelasan mengenai Pembangunan Rumah Bersubsidi di Desa Tawiri.
“Karena yang mana sampai saat ini belum dapat kami tempati dan tidak terselesaikanprosesnya sudah kurang lebih enam Tahun sehingga menimbulkan keresahan masyarakat,” tegasnya.
Mereka juga meminta agar diberikan penjelasan dan segera memanggil Pihak Pengembang yaitu PT. Lestari Pembangunan Jaya dan Pihak Instansi Pemerintah terkait tuntuk masalah perumahan tersebut.
Sebagai konsumen (dalam hal ini Masyarakat ), lanjut demonstran, sangat membutuhkan rumah dan berharap agar rumah yang sudah selesai dibangun dapat segera dilakukan akad kredit dengan pihak Bank yang direkomendasikan dari Pemerintah Provinsi untuk Perihal KPR Rumah Bersubsidi.
“Kami sudah membayar kepada Pengembang dalam hal Ini PT.Lestari Pembangunan Jaya dengan Direkturnya Ibu Betty Pattikaihatu sebanyak 1.000an Kepala Keluarga masing-masing Rp.20.000.000 s/d Rp.30.000.000,”paparnya.
Tahun 2022, lanjutnya, warga sudah berproses sampai di Jakarta dan telah diputuskan dalam Rapat Banggar untuk penyelesaian perumahan di Maluku ini, tapi dalam realisasinya macet sampai saat ini.
“Kami minta supaya Pemerintah dan DPRD untuk segera merespon masalah ini. Dan jika dalam waktu 3×24 jam tidak diindahkan maka kami akan kembali dengan jumlah masyarakat yang lebih banyak,”tegas demonstran.
“Karena masyarakat yang mendaftar dan telah membayar semua Administrasi terkait perumahan ini sudah kurang lebih 5.000an kepala keluarga (yang sudah bayar 20-30 juta sekitar 1000-an lebih),”tutupnya.(KTE)
