KABARTIMURNEWS.COM.AMBON – Setiap tahun, Pemerintah Provinsi menggelontorkan 150-200 juta rupiah untuk Balai Kesehatan Paru Masyarakat untuk melakukan pemantauan warga pengidap Tuberkolosis. Sayangnya mekanisme pendataan yang dilakukan Balai Paru Maluku diduga syarat manipulatif.
Informasi yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, bayak data yang diduga dipalsukan. Data tersebut baik jumlah maupun tanda tangan dan cap dari desa kelurahan di Maluku, terutama di Kota Ambon. Banyak pegawai yang tidak turun melakukan pendataan, tapi menggandakan nama saja.
“Ada banyak data palsu yang dibuat. Data tersebut dibuat seolah-olah asli, tapi sejatinya data tersebut palsu,” ungkap sumber kepada wartawan, Senin, kemarin. Bahkan, sumber itu menambahkan, sejumlah petugas yang berkewajiban melakukan pendataan, sengaja melakukan manipulasi tanda tangan dan cap desa.
Dari data yang dihimpun media ini menyebutkan, stempel pemerintah desa yang diduga dipalsukan, adalah stempel pemerintah Negeri Batu Merah, stempel Pemerintah Negeri Passo, stempel pemerintah Negeri Soya dan sejumlah desa lainnya di Kota Ambon.
“Setiap pegawai, kurang lebih ada 71 orang, berkewajiban melakukan pendataan warga mereka, tapi banyak yang tidak bekerja, dan laporan itu dipalsukan,” urainya.
Untuk pegawai yang melakukan pendataan, akan diberikan honorium Rp150 ribu. Namun tak semua pegawai mengambil honor dimaksud. Masih menurut sumber, dugaan pemalsuan stempel dan pembuatan laporan palsu ini baru terjadi sejak tahun 2020 dan 2022.
Cilaknya lagi, hak pasien TB dan petugas yang terpapar TB untuk mendapatkan vitamin dan sumplemen dikurangi jatahnya. Jika sebelumnya setiap pasien yang berobat wajib mendapatkan dua paket susu, dan vitamin, belakangan hanya satu set. “Januari-Mei 2023 sama sekali tak ada suplemen bagi pasien yang berobat di Balai Paru,” ungkapnya.
Dia mengaku, jika telah terjadi kekurangan dan kekosongan stok suplemen dan vitamin karena semua paket yang telah dibelanjakan diambil untuk kepentingan stunting sebagaimana kepentingan kampanye memerangi stanting selama ini, maka staf dipaksakan melakukan rekayasa sedemikian rupa untuk menutupi kekurangan itu.
Ini juga dibenarkan salah satu pegawai di bagian Gizi BKPM. Dengan ketakutan, sang pegawai itu menuturkan, ia hanya menjalankan apa yang diperintahkan.
”Kita ini cuma pelaksana, kita dengar instruksi pimpinan. Makanya arahan dari pimpinan itu pasien yang sebelumnya tidak dikasih rapel, kita hanya ikut aturan. Padahal PMT ini khan untuk membantu proses asupan gizi untuk penyembuhan,” tambahnya.
Menyoal tentang bufer stok yang diduga dipakai untuk kegiatan TB Stanting di Gorom, Seram Bagian Timur (SBT) karena ada kepentingan politik tertentu, sumber ini menolak memberikan keterangan karena menurutnya yang lebih berhak menjelaskan itu pimpinan.
Hanya saja ia mengatakan, memang ada bufer stok yang diperuntukan bagi para penderita TB yang sudah terdata, namum stok itu entah digunakan untuk keperluan apa. “Kalau soal di Gorom saya tidak tahu,” tambahnya. (KT)
