TIAKUR-Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2022 memasuki tahapan akhir. Dan pada akhir Mei 2023 lalu digelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten MBD, Aswerus Tunay, A.Md dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten MBD. Dari pihak eksekutif hadir Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, ST dan Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, serta Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten MBD, O. H. Y. Kuara, SE serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten MBD.

Dalam Pendapat Akhir Fraksi tersebut, seluruhnya 6 fraksi di DPRD Kabupaten MBD mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Gerindra, Hanura dan Demokrat dapat menerima dan menyetujui Raperda LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten MBD.

Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, ST dalam sambutannya menyampaikan tahun ini penyampaian maupun pembahasan Ranperda tentang Lpj APBD lebih cepat dilaksanakan pada bulan ke-5 setelah tahun anggaran 2022 berakhir. Semua telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran sehingga diyakini telah memenuhi Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras DPRD kepada Pemerintah Daerah melalui proses pembahasan sehingga seluruh proses dapat terlaksana dengan baik. Semua ini tidak terlepas dari support pimpinan DPRD dan Fraksi-fraksi. Olehnya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tercepat di Maluku “Best Opinion” atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.

Pendapat Akhir Fraksi-fraksi yang ada akan ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di masa-masa mendatang. Terus semangat, berbenah diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga berdampak positif bagi masyarakat di kabupaten MBD, ulasnya.

Tahun 2023 ini, semua harus bahu membahu untuk bekerja bersama-sama melakukan perbaikan-perbaikan. Menyusun anggaran pendapatan daerah secara akurat dan dilaksanakan secara optimal terutama terkait anggaran belanja yang berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ucapnya. (*/)