AMBON-Pakar pendidikan asal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Arman Kalean mengatakan, Pemerintah Pusat (Pempus) dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua ini, tengah berupaya menghilangkan Gap pendidikan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) unggulan.
“Gap merupakan kepanjangan dari istilah “generation gap” atau celah di sebuah generasi. Yang dimaksud celah dalam generasi itu adalah remaja. Karena sebagian besar produk Gap menyasar konsumen remaja,” kata Kalean, kepada Kabar Timur, Minggu, kemarin.
Dikatakan, melalui Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Pempus berupaya semaksimal mungkin menciptakan pemerataan pendidikan di Indonesia.
“Untuk mencapai terwujudnya upaya pemerintas pusat di bidang pendidikan ini, tidak boleh ada sekolah negeri yang asalnya dari swasta atau sebaliknya, karena pasti menimbulkan ketimpangan atau gap,” ujarnya.
Ditengah gencarnya Pempus melakukan upaya menghilangkan Gap Pendidikan, Siloam Hospital yang berlokasi di Kota Ambon, Maluku, dikabarkan ingin membangun sekolah pada lantai lima Gedung Rumah Sakit (RS).
Data yang dihimpun Kabar Timur menyebutkan, rencana RS Siloam mendirikan pusat pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) itupun mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Arman Kalean, mengaku heran dengan niat RS Siloam ingin mendirikan sekolah. Pasalnya, selain menabrak aturan peruntukan Gedung yang notabenenya untuk kesehatan, langkah tersebut juga dapat menimbulkan resiko besar bagi keselamatan para siswa.
“Itukan ijin Gedung untuk Kesehatan makanya saya katakan langgar aturan kalau bangun sekolah. Dan kenapa saya katakan bahayakan keselamatan siswa, sebab seandainya sudah jalan itu sekolah, apalagi di lantai lima, pasti resiko sangat besar. Siswa pasti mainnya tidak kontrol dan kalau ada yang jatuh bagaimana,”tegasnya.
Kalean yang juga Ketua KNPI Maluku berdasarkan SK Kemenkumham ini menjelaskan, pasca ditiadakannya RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional), sistem Pendidikan Indonesia, terutama ditingkat sekolah diarahkan agar egaliter.
"Sikap kami soal rencana sekolah di dalam RS Siloam, jangan sampai menimbulkan gap dengan Sekolah lainnya. Sekolah tidak boleh eksklusif, antara satu dengan yang lain,"papar Mantan Staf Pengajar di Pendidikan Fisika, FKIP Unpatti 2016-2019 itu.
Lebih lanjut, Kalean mengatakan, kurikulum berbasis kompetensi diganti, itu karena untuk mereduksi bahkan menghilangkan sistem gap. "Dulu, anda bersekolah kan ada tuh Kelas 3A dan 3D, misalnya 3A biasanya terdiri dari anak-anak smart dan karakternya bagus. Sementara 3D, pasti dianggap jelek,”ujarnya.
“Nanti Kurikulumnya, baru kita bikin istilahnya pengayaan kepada Anak Didik yang keterampilan berpikirnya sudah tinggi. Tapi sekali lagi, tidak boleh sampai ada gap antar kelas. Apalagi ada muncul gap antar Sekolah? Tentu tidak boleh!,"sambung dosen IAIN Ambon itu.
Adapun terminologi Sekolah Unggulan atau Sekolah Favorit, lanjutnya, itu bahkan tidak boleh digunakan lagi. Misalnya, ketika sistem Zonasi berlaku untuk SMA Siwalima, maka Calon Peserta Didik itu lebih banyak harus dari lingkungan berdekatan dengan sekolah, baru sisa kuota diberikan keluar zona.
“Tentu dengan tahapan tes yang ketat. Jadi tes awal masuk dan kriteria zonasi, include di dalamnya. Lalu, Sekolah di Siloam ini maksudnya apa? Ini tidak sesuai dengan visi filosofis pembangunan Revolusi Mental kita saat ini,”tegasnya.
“Tidak boleh ada Sekolah Negeri berasa Swasta, atau sebaliknya. Apalagi Sekolah Swasta yang hidden curriculum-nya sangat eksklusif, tentu tidak boleh ada, bila perlu ditutup. Kita akan teruskan masalah ini ke Komisi Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan,"tutupnya.(KTE)