Soal Bocornya Kapal Kapitan Jongker

MCW  Bakal Buat Laporan Resmi

lustrasi

AMBON - Moluccas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku sepertinya serius mendalami kasus bocornya KM Kapitan Jongker, yang dikelola BumDes Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Ketertarikan MCW terhadap Kapal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Tahun 2021 senilai Rp.2.081.600,400 itu muncul karena dianggap ada kejanggalan.

“Kejanggalannya adalah, Kapal baru diserahkan bulan Mei 2022, namun belum sampai September sudah bocor, bahkan fasilitasnya sudah banyak ilang,”kata Direktur MCW Maluku, Hamid Fakaubun, kepada Kabar Timur, Rabu (21/12).

Menurutnya, sangat tidak logis jika kerusakan tersebut dianggap faktor alam. Pasalnya, dengan anggaran Rp 2 miliar, pasti kapal tersebut sebelum di serahkan pasti diperkirakan mampu beroperasi dengan waktu lama.

Olehnya itu, Hamid mengatakan, pihaknya menduga ada penyelewengan anggaran dibalik pengadaan Kapal BumDes senilai Rp 2 Miliar tersebut.

“Coba bayangkan saja, anggarannya Rp 2 Miliar, tapi kapal hanya beroperasi beberapa bulan. Kami menduga kuat jangan-jangan pengadaannya itu dari kapal bekas bukan baru. Kalaupun baru tidak mungkin secepat itu bocor,”ujarnya.

Hamid mengaku, saat ini pihaknya sedang berupaya mengumpulkan sejumlah bukti, mengenai pengadaan kapal yang diduga ada unsur penyelewenangan anggaran negara didalamnya.

“MCW dalam proses menyiapkan data untuk melakukan pelaporan resmi ke KPK. Ini juga bisa jadi jalan masuk KPK untuk membongkar seluruh upaya penyelewangan anggaran, agar SBB benar-benar bebas dari korupsi,”tutupnya.

Untuk diketahui, KM Kapitan Jongker yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kapitan Yongkor, Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten SBB, diketahui telah bocor dan tidak lagi bisa digunakan.

Kapal hasil hibah Pemerintah Kabupaten SBB, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kepada BumDes Tumalehu Barat, yang baru diserahkan secara resmi oleh Mantan Bupati Timotius Akerina 14 Maret 2022 itu, sudah dalam kondisi bocor sebelum September lalu.

Kapal tersebut diserahkan Pemda SBB melalui surat perjanjian Hibah Daerah nomor : 552-77 tahun 2022, antara Dinas Perhubungan selaku pihak pertama, kepada BumDes Kapitan Yongkor selaku pihak kedua, tentang pemanfaatan Kapal Pelayanan Rakyat dibawah 20 GT.

Sekitar Bulan September 2022 lalu, nampak Kapal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Tahun 2021 senilai Rp.2.081.600,400 itu, dibiarkan terbengkalai di kawasan Pantai Kairatu Beach, Kecamatan Kairatu.

Namun  karena mendapat sorotan publik, sehingga dipublikasikan di beberapa media, Kapal yang dikhususkan untuk melayani masyarakat itu, saat ini sudah tidak ada lagi di Pantai Kairatu Beach. Informasi diperoleh, BumDes Tumalehu Barat telah membawa kembali kapal tersebut ke wilayahnya.

Sementara itu, PPK KM Kapitan Jongker yang merupakan isteri Ketua DPRD SBB ketika dikonfirmasi Kabar Timur, melalui telepon seluler tadi malam, tidak bisa dihubungi. Pelu diketahui memiliki jabatan sebagai Kepala Seksi Analisis Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan serta Keamanan Kapal, Diahub SBB. (KTE)

Komentar

Loading...