AMBON - Kapal hasil hibah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), melalui Dinas Perhubungan (Dishub) ke BumDes Tumalehu Barat, yang resmi diserahkan mantan Bupati Timotius Akerina 14 Maret 2022, lalu memantik perhatian pelbagai pihak.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw (RR), mengaku, aneh jika kapal dengan biaya pengadaan Rp 2 miliar, telah bocor dalam kurun waktu belum setahun.

“Ini tidak masuk akal. Kapal belum setahun beroperasi, sudah bocor. Kan aneh! Apalagi anggaran pembuatan kapal Rp 2 miliar. Menurut saya ini tidak masuk akal,” tandasnya, menjawab wartawan, Kamis, kemarin.

Menurut RR, kerusakan berupa bocor pada badan kapal dianggap tak masuk akal, karena belum setahun beroperasi dan harus jadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten SBB.

“Kapal itu dianggarkan Rp 2 miliar. Baru diresmikan pertengahan 2022, tapi 2022 belum habis kapal sudah bocor. Nah ini harus jadi perhatian serius Pemda SBB, jangan sampai ada penyelewengan anggaran pembuatannya,”ungkapnya.

Dikatakan, jika tidak ada perhatian serius Pemda SBB, selaku wakil rakyat di DPRD Maluku, dirinya meminta pihak penegak hukum baik kepolisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat dapat melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran kapal tersebut.

“Penyelidikan sudah harus dilakukan terhadap masalah ini. Periksa semua yang terlibat dengan proses pembelian kapal maupun pihak-pihak terkait yang ikut andil dalam pembelian kapal tersebut,”harapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar Maluku ini kembali berujar jika hal tersebut belum bisa masuk didalam logikanya. “Masa kapal baru harga Rp 2 miliar, secepat itu bisa bocor. Belum setahun loh beroperasi. Sekali lagi kami minta aparat penegak hukum segera lakukan proses penyelidikan, dan menangkap setiap pelaku yang terlibat, supaya ini jadi perhatian atau warning bagi pemerintah Kabupaten/kota lain juga,”tandasnya.

Sementara itu, salah satu orang yang diduga sopir Ketua DPRD SBB, Abdul Rasyid Lisaholit, memberi pesan menantang Kabar Timur mengungkap masalah kapal bocor yang ditangani isteri bosnya itu.

“Tulis Sampe (sampai) “hosa” (sambil mengirim emoji tertawa,”tulis Ari, kepada kru Kabar Timur melalui Inbox Facebook, menanggapi pemberitaan Kabar Timur mengenai bosnya dengan judul “Suami Ketua DPRD SBB, Isteri PPK : Hasilkan Kapal Bocor”, edisi Kamis (15/12) kemarin.

Untuk diketahui, transportasi laut yang dinamakan KM Kapitan Jongker dikelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Kapitan Jongker, Desa Tumalehu Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa telah bocor padahal belum sampai setahun beroperasi.

Kapal diserahkan Pemda SBB melalui surat perjanjian Hibah Daerah nomor : 552-77 tahun 2022, antara Dinas Perhubungan selaku pihak pertama, kepada BumDes Kapitan Yongkor selaku pihak kedua, tentang pemanfaatan Kapal Pelayanan Rakyat dibawah 20 GT.

Sekitar Bulan September 2022 lalu, nampak Kapal yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perhubungan Tahun 2021 senilai Rp.2.081.600,400 itu, lalu dibiarkan terbengkalai di kawasan Pantai Kairatu Beach, Kecamatan Kairatu.

Namun karena mendapat sorotan publik, sehingga dipublikasikan di beberapa media, Kapal yang dikhususkan untuk melayani masyarakat itu, saat ini sudah tidak ada lagi di Pantai Kairatu Beach. Informasi diperoleh, BumDes Tumalehu Barat telah membawa kembali kapal tersebut ke wilayahnya.

Sekedar tahu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KM Kapitan Jongker adalah Kepala Seksi Analisis Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan serta Keamanan Kapal, Dinas Perhubungan SBB Fadlia Pelu.

Fadlia, diketahui merupakan isteri Ketua DPRD Kabupaten SBB Abdul Rasyid Lisaholit. Banyak dugaan muncul bahwa, fungsi kontrol dewan setempat lemah terhadap pengadaan kapal tersebut, lantaran PPK nya isteri ketua dewan. (KTE/MG1)