Pencabutan LP Lucky Wattimury Tunggu Penunjukan Penyidik

Lucky Wattimury

AMBON - Berharap Lucky Wattimury bisa amanah terhadap apa yang telah disepakati.

Walaupun sudah menemukan kata damai dalam kesepakatan hutang-piutang antara Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan Abdul Wahab Latuamury, namun proses pencabutan Laporan Polisi (LP) belum bisa dilakukan.

Pasalnya, proses pencabutan LP baru akan bisa berjalan setelah ada penunjukan penyidik dari Direskrimum Polda Maluku untuk tangani kasus itu. Proses penunjukan penyidik, masih dalam proses.

“Jadi kendalanya, karena belum ada penunjukan penyidik. Selanjutnya, nanti kami akan dihubungi,”  Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia, kepada Kabar Timur, kemarin.

Lucky Wattimury diketahui meminjam uang Rp.275 juta dari Abdul Wahab Latuamury yang merupakan salah satu kontraktor sejak 2020 lalu, dan berjanji akan melunasinya tahun itu juga.

Namun hingga 2022, atau lebih dari dua tahun Lucky menghindar dan tidak miliki itikad baik melunasi hutangnya. Merasa dipermainkan, Abdul Wahab Latuamury mempolisikan Ketua DPRD Maluku itu pada 20 September lalu.

Laporan tersebut tertuang pada: LP/B/430/IX/2022/SPKT/Polda Maluku,  tentang peristiwa pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan  372 KUHP/Pidana.

Tak bisa berdalih dan takut kasus berproses, Ketua DPRD Maluku akhirnya melakukan mediasi bersama Abdul Wahab Latuamury, di Ambon, pada Jumat 23 September 2022.

Sehari setelah mediasi, atau Sabtu 24 September 2022 Wattimury menyerahkan sertifikat tanah dan DP Rp 50 juta kepada Abdul Wahab Latuamury, sebagai jaminan untuk lunasi hutang-hutangnya hingga Desember 2022 mendatang, asalkan laporan polisi dicabut.

Pencabutan LP Lucky Wattimury yang rencananya, Senin 26 September 2022, batal, sebab Ketua DPRD  tak bisa hadir.

Selasa 27 September 2022, kemarin, Abdul Wahab  bersama Kuasa Hukum Abdul Safri Tuakia, mendatangi Ditreskrimum Polda Maluku, menanyakan progres pencabutan LP. Hanya saja, keinginan itu belum bisa terwujud.

"Saya tanyakan penyidik yang menangani kasus klien saya atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh Lucky, dan ternyata keterangan yang kami dapat bahwa, belum ada penunjukan penyidik oleh Dirkrimum terhadap laporan kami,"ungkapnya.

Dia mengaku, berdasarkan keterangan di Ditreskrimum pihak kepolisian segera melakukan penujukan penyidik, agar proses pencabutan LP  terkait  kasus ini bisa dilakukan sesuai mekanisme.

"Nanti kalau sudah ada penunjukan penyidik, baru kami dihubungi, guna proses pencabutan LP terlapor Luky Wattimury dengan dasar sudah ada kesepakatan perdamaian dan jaminan sertifikat tanah,"bebernya.

Prinsipnya, lanjut dia,  pihaknya melaporkan Lucky dengan tujuan mengembalikan hak-hak dari kliennya berupa pelunasan hutang. Dan tujuan tersebut telah tercapai kesepakatan perdamaian.

"Terlapor janji segera lunasi hutang bertahap hingga Desember 2022.  Sertifikat tanah menjadi jaminan. Klien saya tidak ada maksud politis dan maksud-maksud lain. Ini murni penegakan hukum (perkara a quo),"terangnya.

Terkait proses dimaksud, pihaknya saat ini hanya menunggu Dirkrimum Polda Maluku melakukan penunjukan penyidik yang bertugas menangani perkara tersebut  agar proses pencabutan LP bisa berjalan mulus.

"Azas keseimbangan, rasa keadilan, dan manfaatnya jauh lebih besar kepada klien kami dengan segera hak-haknya di penuhi terlapor. Selama pelapor  berkeinginan mencabut laporan tersebut, haknya harus dihormati. Sebab, itu penegak hukum akan memproses pencabutan perkaranya,"tandasnya.

Sementara, Abdul Wahab Latuamury berharap, semoga ketua DPRD Maluku bisa menepati semua janji-janjinya dalam mediasi yang telah menghasilkan kesepakatan bersama, sehingga tak ada masalah serupa di kumudian hari.

"Semoga tidak ada sengketa di kemudian hari dan pak Lucky bisa komitmen dengan perjanjian damai. Saya berharap Pak Lucky bisa amanah terhadap apa yang disepakati dalam mediasi tersebut,"tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...