PIRU -Kinerja Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Andi Chandra As'adudin disoroti sejumlah kalangan mulai dari anggota legislatif hingga tokoh agama. Tapi As'adudin tak bergeming. Dia lebih mengutamakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, jauh dari unsur KKN.

Tapi, As'adudin malah dituding menciptakan intoleransi di daerah itu yang berawal dari penarikan sejumlah mobil Pemda dari para tokoh agama. Tapi ternyata penarikan tersebut semata-mata untuk pendataan aset daerah.

"Padahal kan seng ada intoleransi. Kita malah mendukung Penjabat untuk fokus usut proyek-proyek berbau KKN di SBB," ujar Darto dari GPI Kabupaten SBB kepada Kabar Timur Senin (26/9)

Dalam pernyataan sikap dukungannya terhadap As'adudin, sejumlah OKP terdiri dari NU, BKPRMI, GPI, Banser, GP Ansor, menyampaikan pernyataan sikap yang pada intinya mendukung Penjabat Bupati SBB itu.

Menurut mereka tidak berkembangnya daerah ini lantaran buruknya tata kelola pemerintahan, maraknya KKN, rendahnya kinerja aparat birokrasi, angka kemiskinan tinggi, naiknya angka pengangguran hingga minimnya investasi.

Para OKP tersebut bahkan menilai langkah As'adudin sudah tepat, yakni untuk menyelamatkan Kabupaten SBB maka diperlukan langkah tegas dan tepat dari Penjabat Bupati SBB itu.

Menurut mereka antara tahun 2021-2022, dalam penilaian BPK RI Pemkab SBB dinyatakan disclaimer. Dengan indikasi defisit mencapai Rp 70 miliar, dengan hutang pihak ketiga menumpuk, sementara proyek fisik didanai APBN dan DAU Kabupaten diduga sarat korupsi.

"Bahwa apa yang dilakukan Penjabat Bupati untuk membebaskan daerah ini dari disclaimer, lepas dari defisit, upaya menyelesaikan persoalan hukum berkaitan aset daerah. Proyek-proyek fisik non fisik yang diduga merugikan daerah melibatkan aparat ASN atau pihak ketiga, maka kami sangat mendukung hal itu demi terwujudnya kesejahteaan masyarakat," tandas Darto membacakan salah satu poin tuntutan rekan-rekan OKP nya.

Di lain pihak, As'adudin mulai mempertanyakan sejumlah proyek infrastruktur yang diduga bermasalah di Kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa itu. Sebut saja proyek jalan Waisarissa-Kaibobu senilai Rp 7 miliar APBN tahun 2022.

Kemudian proyek Talud (Riol) Desa Rumakay kecamatan Amalatu. Proyek dimaksud dianggarkan melalui DAU APBD-P tahun 2021 senilai Rp 2,1miliar melalui Dinas PU SBB, ketika dijabat Alvin Tuasuun sebagai Plt Kadis PU SBB (sekarang Sekda SBB), kedua proyek diduga terkait Tuahuuns.

"Jl Kaibobo -Waisarisa di bangun dg konstruksi LAPEN oleh penyedia, yg seharusnya di bangun dg Konstruksi HOTMIX., akibatnya jalan tetap rusak dan masih dalam garansi pihak ke tiga," beber As'adudin.

"Ttg Jalan Kaibobu-waisarisa..., justru saat ini beta sedang berupaya untuk mengusut..., kenapa di bangun dg konstruksi LAPEN, padahal dokumen dari Kemen PUPR jujian konstruksi HOTMIX, siapa yg merekomendasikan perubahan tersebut..?? Ini kenapa tidak pernah ada media yg angkat?," tambah As'adudin melalui pesan whatsapp kepada wartawan, juga diterima Kabar Timur.(KTA)