Proyek Talud Rumahkay Asal-Asalan, Jaksa Didesak Usut

ilustrasi-proyek

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Riol atau talud sungai di Desa Rumahkay Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) patah, terkesan dikerjakan asal-asalan tidak sesuai kontrak. Pihak ketiga yang mengerjakan talud tersebut adalah PT Cahaya Multi Inti beralamat Gang Da Silva Belakang Soya Kota Ambon.

Padahal pembangunan talud sepanjang 300 meter ini didanai tidak tanggung-tanggung. Anggarannya mencapai Rp 2,1 miliar, melalui APBD Perubahan (P) tahun 2021.

Fakta lapangan terlihat beberapa bagian dinding talud sudah patah, diprediksi bakal roboh ketika hujan deras dan saat air sungai meluap. Apalagi pada bagian kaki talud terlihat celah menganga, akibat tergerus air sungai. Dipastikan talud akan roboh.

Koordinator daerah Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kabupaten SBB, Mat Hehanussa menyebutkan masyarakat desa Rumahkay kini resah. “Resah karena kalau talud di desa mereka roboh, banjir akan sampai ke rumah-rumah penduduk, “ kata Hehanussa kepada Kabar Timur Senin (13/6).

Menurutnya Pemkab SBB menganggarkan proyek tersebut melalui APBD-P. Tapi disebabkan dana tidak ada di APBD tersebut, pihak ketiga dibayar melalui APBD murni TA 2021.

Menurutnya pihak Banggar DPRD SBB disebut-sebut menyetujui proyek tersebut meski anggaran pada APBD-P tidak ada. “Terkesan dipaksakan, proyek ditenderkan, tapi sepertinya arahan pejabat daerah,” katanya.

Dia mendesak, institusi penegak hukum  Kejari atau Polres SBB mengusut kasus dugaan korupsi talud sungai Desa Rumahkay. Mirisnya,  kata dia. di sekitar sungai tersebut terdapat kantor Polsek Amalatu.

Yang patut diperiksa selain oknum Plt Kadis PU dan Permukiman Kabupaten SBB Alvin, dan kontraktor, juga oknum LPSE Pokja SBB. Sebab ditengarai proyek dimaksud titipan oknum pejabat daerah.

Hehanussa menambahkan akibat penggunaan APBD yang asal-asalan berakibat pada devisit anggaran Pemkab SBB yang kronis atau menahun. Menurutnya, korupsi di daerah ini sudah menggurita, bersaing dengan Kabupaten Buru sesuai data yang dikantongi pihaknya.

“Di masa bupati 9 tahun Yus Akerina itu saja,  BPK RI sebut disclaimer mencapai 100 miliar rupiah. Itu nanti siapa yang bayar kira-kira?,” ujarnya kesal. (KTA)

Komentar

Loading...