Oddie Orno Dieksekusi ke Lapas Ambon

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Ambon atas dua terpidana korupsi speedboat pada Dishub Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Berbuntut kedua kedua terpidana Desianus “Oddie” Orno dan Margaretha Simatauw digelandang ke Lapas Klas II Ambon.
“info dari tim JPU yaitu pada hari Selasa tgl 17 Mei 2022 tim JPU telah melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa Desianus Orno dan Margaretha Simatauw terhadap putusan PT Ambon yg telah berkekuatan hukum tetap,” jelas Kasipenkum Kejati Maluku Wahyudi Kareba kepada Kabar Timur Rabu (18/5).
Dengan putusan tersebut Desianus Orno dan Margaretha Simatauw dihukum pidana badan dengan masing- masing selama 1 tahun dan 4 bulan dipotong masa tahanan kota. “Desianus Orno dieksekusi pada Lapas Ambon sedangkan Margaretha dieksekusi pada Lapas Perempuan,” kata Wahyudi.
Upaya hukum ke tingkat banding yang diajukan mantan Kadishub Kabupaten MBD Desianus Orno ke Pengadilan Tinggi (PT) Ambon memang kandas. PT Ambon menolak upaya banding keduanya. PT Ambon tetap menghukum mereka sama seperti putusan PN Tipikor.
“Margareta juga, 1 tahun 4 bulan. Kecuali Rego Kontul, hukumannya turun jadi 1 tahun 2 bulan,” kata Wahyudi.
Sebelumnya di Pengadilan Tipikor Ambon Desianus Orno, Rego Kontul dan Margaretha Simatauw divonis masing-masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan oleh majelis hakim yang dipimpin Jeny Tulak beranggotakan Felix Rony Wuissan dan Jefta Sinaga.
Dalam amar putusannya Jeny Tulak dkk menyatakan dakwaan primer jaksa penuntut dalam perkara korupsi pengadaan 4 unit Speedboat Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten MBD tahun 2015 tidak terbukti. Tapi terbukti dakwaan subsider JPU terbukti.
Jeny Tulak, melihat dakwaan primer JPU terkait pasal 2 yang mana unsur setiap orang maupun unsur melawan hukumnya tidak terpenuhi.
Sehingga ketiga terdakwa dikenai pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi juncto undang undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan jaksa dalam dakwaan subsidernya.
“Menimbang oleh karena itu dakwaan primer menurut pasal 2 tidak terbukti. Dan menyatakan terdakwa Desianus Orno harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut,” cetus Jeny Tulak dalam amar putusannya terhadap Oddie Orno.
Putusan yang sama juga terhadap PPK Rego Kontul dan Direktris CV Tri Putera Fajar Margaretha Simatauw, selain kurungan badan, mereka bertiga dikenai denda masing-masing Rp 100 juta, subsider 1 bulan kurungan penjara.
Sebelumnya Desianus Orno, Rego Kontul dan Margaretha Simatauw dituntut JPU Kejati Maluku Ahmad Attamimi masing-masing 2 tahun penjara. Atas tuntutan Attamimi majelis hakim mempertimbangkan 22 saksi dan 3 ahli hingga keterangan ketiga terdakwa.
(KTA)
Komentar