KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Kantor Staf Kepresiden (KSP), serius melakukan sejumlah pengawalan dan pengawasan  terhadap proyek pembangunan yang digelontorkan Pemerintah Pusat (Pempus), ke sejumlah daerah di Maluku.

Diantara proyek pembangunan Bendungan Way Apu, di Pulau Buru, jalan dan jembatan, juga  melakukan sinergitas dengan Pemerintah Kota Tual dan daerah lainnya  di bumi Maluku ini.

Terkait dengan itu, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, baru-baru ini  melakukan kunjungan lapangan  di Pulau Buru, Kabupaten Buru, dalam rangka pemantauan relokasi jalan dan jembatan Bendungan Way Apu sebagai dampak penggenangan (impounding) bendungan.

“Kami dari Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan pemantauan untuk memastikan perubahan timeline pekerjaan  proyek-proyek dimaksud,” kata Febri sebagaimana dalam rilis yang diterima redaksi Kabar Timur, Minggu (24/4).

Perubahan itu, kata Febry, awalnya ditargetkan Oktober 2023, diubah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku jadi Desember 2023. “Namun, kita tetap mendorong percepatan 1,5 bulan di perencanaan dan masa konstruksi tiga bulan sehingga disepakati penyelesaian pekerjaan pada pertengahan Agustus 2023,” ungkap Febry yang akrab disapa FCT ini.

FCT, menjelaskan perubahan trase jalan dan jumlah jembatan yang terdampak merupakan koreksi dari hasil survei terbaru yang dilakukan BPJN Maluku. “Panjang jalan eksisting yang terdampak impounding bendungan Way Apu 1,604 km dan tiga unit jembatan,  total panjang 115 meter. Hasil survei terbaru menunjukkan panjang jalan baru sesuai trase relokasi sepanjang 1,846 km dan terdapat empat unit jembatan baru total panjang 280 meter,” kata dia.

Seperti diketahui lokasi Bendungan Way Apu berada di KM 71+100 dari Namlea. Penggenangan bendungan akan berdampak pada tenggelamnya beberapa ruas jalan nasional di Pulau Buru dan jembatan.

Lokasi genangan Bendungan Way Apu mencakup dua segmen. Kondisi eksisting pada segmen satu memiliki panjang jalan 436,60  meter dengan elevasi +60  meter dan  jumlah jembatan 1 unit sepanjang 50 meter. Sedangkan untuk kondisi eksisting pada segmen dua adalah memiliki panjang jalan 1.168  meter dengan elevasi +45  meter dan jembatan dua unit sepanjang 65  meter.

Ke depan, kehadiran Bendungan Way Apu dapat mengairi Sawah seluas 10.000 ha, Pengendalian Banjir,  Pariwisata dan Listrik untuk Pulau Buru sebesar 8 MW.

“Kantor Staf Presiden, khususnya Kedeputian I memastikan  pembangunan Bendungan serta relokasi jalan dan jembatan tidak akan mengorbankan kepentingan dan hak ulayat masyarakat. Dengan kehadiran Bendungan Way Apu diharapkan dapat mendongkrak Kesejahteraan masyarakat Buru,”  tegas FCT.

SINERGI DUKUNG KOTA TUAL

Selain itu, dalam kunjungan ke Kota Tual,  sebelumnya, Deputi I KSP  FCT  juga memimpin rapat koordinasi pembangunan Kota Tual. Rapat tersebut dihadiri Pemerintah Kota Tual dan Kementerian/Lembaga terkait  untuk mewujudkan sinergi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Kami dari KSP mendukung upaya percepatan pembangunan Kota Tual dengan keterpaduan sektor -sektor melalui basis keunggulan potensi yang mencakup potensi kelautan dan konektivitas antar pulau,” ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Pemkot Tual menyampaikan potensi kawasan Tual dan beberapa usulan dukungan Pemerintah Pusat antara lain terkait perikanan, pariwisata yakni pengusulan Kota Tual jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kemenparekraf menyatakan mendukung keinginan tersebut.

Dijelaskan, selain terdapat usulan terkait transportasi yakni dermaga feri di  tiga lokasi, dan bidang senergi yaitu pembangunan PLTS, serta dukungan DAK.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I, Helson Siagian  menyampaikan terkait usulan DAK, perlu kesiapan Pemkot Tual yakni yang menjadi penentu melengkapi readiness criteria. Selanjutnya, pemerintah pusat akan menilai pihak yang paling penting untuk menerima DAK tersebut.

Febry menjelaskan pentingnya berpikir yang out of the box dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Maka dari itu Febry menyampaikan perlunya kreatifitas disamping mengandalkan bantuan pemerintah pusat turun untuk membangun daerah, tutupnya.

(*/KT)