KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Harus beri dukungan penuh kepada Gubernur Maluku untuk menjemput perjuangan program ANP dan LIN.

Dalam waktu dekat, yakni: 11-12 April 2022, mendatang,  DP PDI Perjuangan Maluku, bakal menggelar rapat koordinasi (Rakor),  tiga pilar kebangsaan membahas agenda-agenda strategis diantaranya Ambon New Port (ANP), dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang belakangan ini lagi ribut sana-sini.

Demikian, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur Watubun, kepada Kabar Timur di Kantor DPRD Maluku, Rabu, kemarin. “Jadi yang kami bahas mengenai Rakor tiga pilar kebangsaan umumnya terkait kepentingan masyarakat Maluku. Salah satunya  menjawab isu-isu terkini seperti ANP dan LIN,” ungkapnya.

Menurut dia, ANP dan LIN merupakan proyek strategis nasional yang diperuntukan untuk kemajuan Maluku, yang tentunya harus disikapi dan didukung. “PDIP Maluku akan mendorong dan mendukung program tersebut,” tandas Watubun. Dia pun optimis dua program strategis itu tidak akan dibatalkan pemerintah.

Watubun menjelaskan,  masalah program LIN sendiri sudah bergulir sejak era Presiden SBY. Dan, di era Presiden Jokowi, LIN sudah masuk sebagai program strategis nasional. “Kita harus beri dukungan penuh kepada Gubernur Maluku untuk menjemput perjuangan program ANP dan LIN,” terangnya.

Selain itu, konsolidasi kekuatan  masyarakat, partai harus bersama-sama gubernur menjemput perjuangan ini.  “Jadi harus ada kekuatan masyarakat dan partai bekerjasama bergerak untuk menjawab semua isu-isu terkait program dimaksud,” kata Watubun.

Dikatakan, Rakor  tiga pilar kebangsaan ini semata-mata dilakukan guna mengkonsolidasi partai untuk terus “memompa” gerakan-gerakan elemen partai ditingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, serta melibatkan seluruh eksekutif partai, komponen legislatif partai dan struktural partai, juga Gubernur, Walikota, Bupati bersama jajarannya.

“Rakor ini sebagai langkah mensinergikan kekuatan agar seluruh keutuhan konsolidasi bisa jauh lebih bermakna dan menjangkau harapan-harapan yang di inginkan kader partai,”cetusnya, seraya menambahkan, isu-isu penting di Maluku harus dikemas dalam satu instruksi penting partai untuk dilakukan proses pengamanan ke depan.

”Harus ada dukungan dari struktur partai yang solid, supaya sinergitas eksekutifnya di dukung dengan seluruh kebijakan, pengawalan dilakukan legislatif,” tutupnya.

SURATI PRESIDEN

Sementara itu, DPRD Maluku akan menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk meminta jaminan kepastian pemerintah dalam merealisasikan dua program strategis nasional di Maluku, yakni pembangunan Ambon New Port (ANP) dan menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

“Dorongan untuk pemerintah merealisasikan program LIN dan ANP sudah dilakukan sejak lama, namun ada informasi pembatalan kedua program ini yang membuat resah masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Rabu.

Sehingga DPRD provinsi telah menggelar rapat pimpinan dan intinya akan menyurati Presiden Jokowi. “Kami berharap, pada saatnya nanti Presiden bisa memiliki waktu untuk bertemu dengan DPRD dan diharapkan pemerintah bisa menepati janji negara kepada rakyat Maluku untuk dua program strategis nasional dimaksud,” ucapnya.

Menurut dia, hingga kini DPRD belum mengetahui apa yang menjadi kendala sehingga kedua program strategis nasional itu batal dibangun di Maluku. “Apalagi ada argumentasi soal kendala keuangan. Yang kami tahu bahwa ini janji negara kepada kepada warga negaranya di Maluku, sehingga dalam kelebihan dan kekurangannya, kami berharap agar janji itu harus diwujudkan,” tandasnya.

Bila ada kendala menyangkut dengan pembangunan ANP dan LIN, maka persoalan itu harus disampaikan oleh pemerintah ke daerah agar bisa dicari alternatif lain, sehingga dapat diantisipasi oleh Pemda Maluku, dan bukannya dialihkan secara sepihak.

“Hanya karena belum tahu apa kendalanya, lalu tiba-tiba dialihkan dengan alasan keuangan, sementara masyarakat juga tidak mengetahui soal itu padahal program ini merupakan janji negara kepada Maluku,” Jelas Melkianus.

Sementara Kadis Perhubungan Maluku, Muhamad Malawat secara terpisah memastikan program ANP sebagai pendukung LIN di provinsi ini tetap akan berjalan.

Dia juga mengakui setelah memperhatikan pemaparan dari Kementerian Perhubungan kalau ANP tetap jalan dengan menggunakan mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Sedangkan Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kemenkeu RI yang akan menangani anggaran pembebasan lahan untuk rencana pembangunan ANP di Negeri Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon), Kabupaten Maluku Tengah. Luas lahan yang akan dipakai untuk lokasi pembangunan ANP adalah 158,56 hektar. (MG1/AN