KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Persidangan perkara korupsi PT Kalwedo mulai mendekati babak akhir. Tiga terdakwa menjadi saksi mahkota satu sama lain. Menariknya, dari keterangan terdakwa Joice Lerrick yang juga manajer keuangan mengungkap peran penting terdakwa dua Plt Dirut Lucas Tapilouw dan Billy Ratuhanlory di pusaran korupsi BUMD tersebut.
Yang paling menonjol adalah peran Lucas Tapilouw, yang ternyata diangkat tanpa melalui RUPS di BUMD tersebut. Akhirnya kepada JPU Ahmad Attamimi dkk. Lucas mengaku dirinya hanya ditunjuk oleh Bupat MBD waktu itu Barnabas Orno.
“Iya saya diangkat langsung oleh Bupati Orno, tidak berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS,” jelas terdakwa Lucas Tapilouw di persidangan Jumat pekan kemarin.
Selain itu, Lucas mengaku di masa kepemimpinan dirinya selaku Plt Dirut PT Kalwedo, tahun 2016 pihaknya tidak pernah melakukan audit internal. Tidak seperti di masa kepemimpinan sebelumnya, ketika perusahaan pelat merah ini dipimpin Oyang Noach antara tahun 2012-2015.
“Itu salah satu kesalahan terdakwa ya tentunya,” ujar JPU.
Selain pengakuannya kepada JPU, peran Lucas Tapilouw sendiri diungkap oleh terdakwa Joice Lerrick yang duduk selaku saksi bagi Lucas. Joice mengakui ada dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Lucas senilai Rp 1,5 miliar yang bersumber dari dana modal daerah. Joice menjelaskan seluruh pengeluaran yang tidak sesuai aturan itu semua atas perintah terdakwa Lucas Tapilouw.
Di persidangan sebelumnya, saat diperiksa sebagai terdakwa, Joice Lerrick bahkan mengaku ada pengeluaran yang tidak sesuai peruntukannya, berupa pemesanan krans bunga, Joice mengaku yang bayar menggunakan uang perusahaan.
Yang tak kalah menarik dari fakta persidangan pekan kemarin, ada gaji ABK KMP Marsela dibayarkan menggunakan subsidi pemerintah pusat. Padahal semestinya gaji tersebut dibayar menggunakan dana modal daerah yang totalnya Rp 1,5 miliar itu.
“Itu melanggar aturan atau tidak?,” tanya JPU kepada terdakwa Lucas Tapilouw.
Namun Lucas beralibi kalau dana modal daerah tidak mencukupi, sehingga pembayaran gaji ABK diambil dari dana subsidi pemerintah pusat yang totalnya mencapai Rp 6,5 miliar itu. (KTA)























