Bareskrim Usut Skandal Izin BPS di Gunung Botak

Kriminal

Masyarakat Tiga Dusun Waai Tolak Gusur

badge-check


Masyarakat Tiga Dusun Waai Tolak Gusur Perbesar

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Seperti apa skema pembagian tugas antara Pemrov Maluku dengan pemerintah pusat terkait program strategis nasional, yaitu Ambon New Port (ANP) dalam rangka Lumbung Ikan Nasional (LIN), masyarakat yang bermukim secara turun temurun di lokasi menolak digusur. Namun mereka juga tidak menolak kedua program pemerintah itu.

Kuasa hukum masyarakat dusun Batu Naga, Batu Dua dan Ujung Batu Batu petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Akbar F Salampessy menjelaskan ratusan warga yang merupakan kliennya tetap menolak rencana relokasi.

Penolakan relokasi oleh warga sudah dilakukan dalam bentuk protes di spanduk-spanduk di beberapa titik pemukiman warga. Di lain pihak, Pemprov juga diakui pihaknya gencar melakukan langkah persuasif untuk pembebasan lahan.

Yakni pembebasan lahan seluas 700 hektar untuk kebutuhan ANP dalam rangka LIN, sesuai penyampaian ketua tim pembebasan lahan yang juga Asisten I Pemrov Maluku Saleh Thio. Namun yang mengemuka adalah lahan sekira 300 hektar, maka itu yang perlu dicermati pihaknya.

Dia berharap lahan dimaksud, bukan berada di pemukiman warga tiga dusun tersebut. Jika seperti itu, sudah tentu Pemrov Maluku patut diapresiasi. Intinya ujar dia, 40 KK warga dusun Batu Naga, 32 KK dusun Batu Dua dan 40 KK dusun Ujung Batu tetap menolak proyek New Port Ambon di lokasi tiga dusun tersebut. “Relokasi tidak akan pernah ada sekalipun diberi kompensasi ganti rugi,” tegasnya.

Kuasa hukum Tim 17 yang diketuai pengacara Abdul Safri Tuakia itu menyayangkan mega proyek dalam rangka Lumbung Ikan Nasional (LIN) itu. Klaim kondisi geografis maupun sosiokultural warga yang secara genealogis telah menetap lama secara turun temurun di lokasi Ambon New Port diharapkan dapat dipertimbangkan pihak Pemrov Maluku.

Menurutnya proyek tersebut patut mempertimbangkan konstitusi UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang tegas menyatakan masyarakat wajib dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminiasi. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Diakui tim pembebasan lahan yang dikomandani Saleh Thio sudah melakukan pendekatan dengan warga tiga dusun. Yakni dua kali pertemuan dalam rangka dengar pendapat sudah dilakukan oleh tim itu di balai pertemuan Negeri Waai.

Namun perlu dipastikan, kalau lahan seluas 300 hektar tersebut bukan berada di pemukiman masyarakat. “Jadi kalau pemerintah bilang butuh lahan 300 hektar untuk ANP, itu lokasi yang mana? itu yang perlu katong pastikan,” ujar Akbar kepada Kabar Timur di PN Ambon, Kamis kemarin.

Menurutnya, masyarakat tiga dusun menginginkan ANP dibangun di lahan kosong di sekitar pemukiman mereka. “Apalagi khan ada lahan yang kosong-kosong itu, jangan pemukiman warga,” imbuh Salampessy.

Areal seluas 300 hektar untuk pembangunan ANP mengemuka dalam pertemuan antara Plt Sekda Maluku Sadli Ie bersamaTim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, di Ambon, Rabu (23/3) lalu di Kantor Gubernur Maluku yang membahas masalah lahan pembangunan ANP untuk persiapan M-LIN.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sadli, Pemrov berharap lahan 300 hektar dari total 700 hektar yang disiapkan untuk pembangunan Ambon New Port, pembebasaan lahannya dapat dilakukan oleh pusat. “Tim Kemenko Polhukam RI, lakukan pertemuan bersama Pemprov Maluku. Salah satunya membahas Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (M-LIN),” ungkapnya.

Dihadapan Tim Kemenko Polhukam RI, kata dia, dirinya telah melakukan presentasi tentang kesiapan Maluku menyambut program strategis berupa, Ambon New Port dan Maluku Lumbung Ikan Nasional.

“Dokumen grand design dan dokumen studi kelayakan M-LIN sudah disiapkan dan telah disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Gubernur Maluku Nomor 523/349 tanggal 26 Januari 2021,”ungkapnya dihadapan Tim tersebut.

Sadli mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku telah memfasilitasi penyiapan lokasi kawasan pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar. “Dimana 300 hektar dari luasan tersebut, menjadi bagian Ambon New Port yang pembebasan lahannya diharapkan dapat dilakukan pemerintah pusat,”terang Sadli.

Mengenai penyiapan lokasi kawasan seluas 700 hektar tersebut, lanjut dia pemerintah telah melakukan sosialisasi dengan masyarakat Negeri Liang dan Waai di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Desemebr 2020. “Kemudian terdapat 105 sertifikat lahan, dengan total luasan kurang lebih 50 hektar. Sedangkan untuk 650 hektar lahan yang tersisa, merupakan tanah petuanan kedua negeri,”terangnya.

Bahkan untuk mendukung M-LIN, pihaknya telah melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pemberian sarana tangkap dan budi daya, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (KTA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Pabrik Sagu Pertama Maluku Dibidik Mulai 2027

19 November 2026 - 23:06 WIT

Gibran Mundur, Siapa Wapres Pendamping Prabowo?

13 November 2026 - 03:38 WIT

Golkar Maluku Dukung Somasi Said Didu

11 November 2026 - 00:28 WIT

Pemprov Maluku Ajak Generasi Muda Teladani Perjuangan Pahlawan

10 November 2026 - 23:59 WIT

Bahlil Kawal “Jago Tua” A.M. Sangadji Jadi Pahlawan Nasional

7 November 2026 - 18:48 WIT

Trending di Maluku