KABARTIMURNEWA.COM,AMBON, - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dipastikan digelar dalam Maret 2022 ini. Seluruh penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) diminta Netral.

Dalam Pilkades serentak di Kota Ambon itu, akan diikuti oleh beberapa desa dan satu negeri diantaranya, desa Galala, Latta, Wayame, Poka, Hunut, Nania, Waiheru ditambah satu negeri adat yakni Hative Kecil.

Sekertaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, yang dikonfirmasi Kamis (3/3) kemarin mengaku, dirinya telah mengarahkan seluruh Penjabat KPN yang terlibat dalam Pilkades untuk tetap netral.
“Saya tidak mau ada potensi konflik. Saya tidak mau habis Pilkades ada yang protes karena penjabat kades ini berpihak kepada Si A dan Si B. Saya sudah arahkan untuk kerja profesional,"tegas Agus.

"Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dan jangan berlama-lama lagi supaya cepat selesai. Agar penjabat KPN bisa kembali aktif di jabatan yang definitif miliknya,”tambahnya.
Menurut Sekkot, persiapan yang dilakukan guna menghadapi Pilkades serentak di kota Ambon akhir Maret nanti, telah terbilang matang dan siap dilaksanakan.

"Semua persiapan sudah matang. Sehingga bisa kita dipastikan Pilkades digelar akhir Maret, dan awal April itu sudah bisa dilakukan pelantikan KPN definitif bagi desa maupun negeri yang ikut Pilkades,"ujarnya.

Lebih lanjut Sekkot mengaku, saat ini segala jenis tahapan mengenai Pilkades Serentak di Kota Ambon telah berjalan. "Bahkan dari segi anggaran semua sudah siap,"terangnya.

Sekkot menambahkan, Pilkades merupakan salah satu yang menjadi prioritas Pemerintah Kota, untuk diselesaikan sebelum habis masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Ambon di 22 Mei 2022 mendatang.

"Sebelum Walikota dan WakilWalikota Ambon turun dari jabatan, mereka berharap agar seluruh persoalan yang belum selesai di Kota ini, agar bisa segera dituntaskan,"paparnya.

"Pilkades menjadi salah satunya. Makanya selaku Sekkot Ambon, saya menindaklanjuti arahan atau permintaan tersebut. KPN definitif akan dilantik sebelum pak Walikota dan Wakil Walikota turun jabatan,"tandasnya. (KTE)