KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Anggota DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengaku cukup kesal dengan sikap acuh Pemerintah Kota Ambon, yang hingga kini belum memberikan kejelasan perihal bantuan untuk korban tahap II gempa Ambon.

"Yang pertama, ini patut sangat disayangkan. Kok bencana sudah sejak 2019, tapi toh hingga pada penghujung 2021, kejelasan bantuan untuk korban tahap II belum juga terlihat," kata Laturiuw diwawancarai Kabar Timur, Selasa (28/12).

Dia mengatakan, masalah ini sudah pernah ditanyakan ke pihak BPBD Kota Ambon. Namun, penanganan yang dilakukan hanya pada 1.043 korban tahap I. Dan itu diselesaikan pada November 2021.

"Sementara data untuk korban tahap II itu ada sebanyak 2.323 kepala keluarga (KK). Nah, kita minta ini yang harus diperjelas. Baik itu soal kapan bantuannya datang maupun soal penyebaran korbannya di mana saja," ujarnya.

Dikatakan, ini penting supaya DPRD juga bisa mengetahuinya. Jika misalnya dari 2.323 ini, kategori rusak berat 21 KK, 39 rusak sedang dan 2.263 rusak ringan, itu tingkat penyebarannya dimana saja.

Kemudian, langkah-langkah penanganan apa saja yang dilakukan pemerintah kepada ribuan korban gempa Ambon ini. Minimal tindakan-tindakan preventif itu sudah harus dilakukan.
Dia khawatirkan, dengan tidak adanya langkah preventif, lalu kemudian korban gempa ini menjadi korban bencana lainnya di suatu waktu.

"Kalau tiba-tiba terjadi lagi bencana alam, seperti misalnya longsor, banjir, atau gempa itu datang lagi dengan cuaca ekstrim seperti saat ini, bagaimana dengan orang-orang yang rumahnya masuk dalam kategori rusak ringan, sedang bahkan berat itu. Makanya, harus ada langkah preventif lah," tandasnya.

Politisi Gerindra ini mengaku, Komisi I DPRD Kota Ambon awalnya telah merencanakan untuk mengundang kembali pihak BPBD. Tapi karena terkendala banyak tugas dewan, makanya rencana tersebut belum juga dilakukan.

"Tapi nanti dalam waktu dekat, kita akan melakukan rapat kerja dngan komisi I DPRD, dengan harapan kita dapat mengetahui kondisi real yang terjadi. Supaya kita bukan hanya menyampaikan bahwa orang-orang yang korban itu harus menunggu tapi langkah-langkah kongkrit dari pemerintah kota khususnya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Ambon harus juga dilakukan," tukasnya. (KTY/Prily)