KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Mengulur-ulur waktu pelaksanaan musda DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Maluku, malah membuat Lidya Assegaf menjabat Sekjen DPP organisasi itu. Disinyalir kepentingan partai politik tertentu ada di balik kepengurusan baru organisasi tersebut di Maluku.

Ternyata Ketua DPP HNSI Yussuf Solichien adalah juga Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). "Solichien ini ketua DPP PKPI, kepentingan politik masuk makanya personil berdasarkan SK DPP yang duduk DPD HNSI Maluku seng tahu dari dunia mana," ujar Herman Siamiloy kepada Kabar Timur, Rabu (22/12).

Sedang kandidat ketua DPD HNSI Maluku yang sebelumnya diusulkan oleh pengurus sementara DPD malah diabaikan. Ketika kandidat memenuhi panggilan untuk ketemu langsung, Solichien tidak bersedia.

"Pak Tagop Soulissa waktu itu diminta datang bawa CV, curriculum vitae. Bayangkan 10 hari nginap di Cibubur, di-WA, berkali-kali seng ditanggapi, ini orang macam apa?," kata Siamiloy yang juga Wakil Sekretaris DPD HNSI Maluku.

Ketika itu Lidya Assegaf ditunjuk sebagai Ketua sementara DPD HNSI Maluku oleh DPP guna mempersiapkan pelaksanaan musda. Dia tidak melakukan apa-apa, bahkan mengulur waktu musda. Komunikasi dengannya ketika itu hanya lewat zoom.

"Kita minta ibu Lidya ke Ambon tapi seng pernah datang hanya lewat zoom. Katong minta penetapan waktu musda beliaunya ulur-ulur tidak tahu musdanya kapan," kata Herman.
Termasuk permintaan Lidya agar pengurus sementara di Ambon mencari kandidat yang punya kemampuan, kapasitas dan kapabilitas.

Sampai pengurus bisa meyakinkan Tagop Soulissa untuk memimpin DPD HNSI Maluku. Bahkan bersedia datang menemui Ketum DPP HNSI, namun terkesan dilecehkan.
Sementara musda belum digelar untuk memilih kepengurusan periode berikutnya, tiba-tiba muncul kepengurusan DPD HNSI Maluku yang di-SK-an secara sepihak oleh DPP HNSI pimpinan Yussuf Solichien. Alhasil kepengurusan DPD HNSI saat ini tanpa mekanisme musda.

Yang lebih aneh lagi ketua sementara DPD HNSI Maluku Lidya Assegaf yang ditugaskan menyiapkan musda sebelumnya, sekarang malah jadi Sekjen DPP HNSI. Padahal keterlambatan musda lalu, akibat ulahnya.

Kapasitas dan kapabilitas Lidya, ujar Herman, bisa saja tidak diragukan. Tetapi kalau mempersiapkan musda saja gagal, bagaimana mungkin Lidya Assegaf mampu melihat HNSI secara nasional.
Herman menduga ada barter kepentingan di balik naiknya Lidya yang sebelumnya ketua sementara DPD HNSI Maluku, namun sekarang menempati posisi Sekjen DPP HNSI itu. Hal itu menurutnya punya "benang merah" dengan dibatalkannya Tagop Soulissa memimpin DPD HNSI Maluku.

"Jadi semacam tukar guling. Sapa nanti jadi apa, dan akan dapat apa, dimana? Mohon dianalisa sendiri," ujarnya.

Menurutnya bisa saja DPP HNSI membawa kepentingan PKPI di Maluku. Dan suka tidak suka hal itu akan terbukti. Atau jika tidak, dari kepentingan ekonomi nasional bisa saja Lumbung Ikan Nasional (LIN) ada di Maluku tapi "ikannya" diolah di luar Maluku.

Hingga hari ini juga Kepres tentang LIN belum ada sebagai dasar pijak bagi Pemprov Maluku. "Belum ada satu dasar hukum satu pun untuk LiN. Kalau cuma dibilang-bilang semua orang bisa," imbuhnya. (KTA)