KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Gubernur Maluku Murad Ismail, membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, secara virtual di Kantor Gubernur, Rabu (22/12).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga melaunching Inovasi Percepatan Penurunan Kemiskinan Provinsi Maluku, ditandai dengan
penekanan layar sentuh, diikuti Bupati/Walikota se-Maluku, Kepala Bappeda dan instansi terkait lainnya secara virtual.

Gubernur dalam arahannya mengatakan, berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, menyebutkan salah satu alasan penting Perubahan RPJMD, yakni terjadinya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional.

Dalam hal ini, lanjut Gubernur Maluku, COVID-19 merupakan bencana non alam, yang telah berdampak luas terhadap kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, perubahan terhadap RPJMD Provinsi Maluku penting dilakukan untuk melakukan penyesuaian, terhadap target dan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku, kata Gubernur, terus berupaya untuk mengatasi dampak COVID-19, melalui APBD Provinsi sejak tahun 2020, yang diarahkan untuk penanganan COVID-19, pemulihan sosial dan ekonomi.

”Selain itu, kami juga bersinergi dan program pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Maluku,”ungkap Gubernur.

Ia menjelaskan, upaya pemerintah daerah dalam pemulihan kembali kondisi sosial dan ekonomi tersebut, telah menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi daerah yang sempat terpuruk pada tahun 2020.

"Ini dapat terlihat sampai dengan triwulan ke tiga tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh 4,17 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat 3,5 persen,"ujarnya.

" Demikian juga dengan inflasi, cukup terkendali serta tingkat kemiskinan dan pengangguran yang mengalami penurunan,”tambah Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemprov memberikan perhatian yang serius dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Maluku, melalui inovasi program Rumah Basudara Sejahtera (RBS), dan program Manggurebe Membangun Desa (Mabes).

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan, Program itu akan diintegrasikan dengan salah satu program pemerintah pusat, yakni transformasi ekonomi Kampung Terpadu (Tekad), serta program pemerintah daerah dan nasional dalam pengembangan komoditas unggulan.

Tahun ini, tambah Gubernur, Pemprov Maluku juga memberikan dukungan penanggulangan kemiskinan ekstrim yang dialokasikan pada lima kabupaten, dan pada tahun 2022 akan di alokasikan pada sembilan kabupaten/kota, kecuali Kota Ambon dan Buru Selatan.

“Untuk itu, saya ingin menyampaikan bahwa terkait perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 , agar penyusunan target indikator kinerja pembangunan daerah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan kemampuan keuangan daerah,"terangnya.

Selain itu, perlu bersinergi dengan program pemerintah pusat, melalui instansi vertikal yang ada di daerah untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Saya juga berharap dengan kemampuan APBD kita, sangat terbatas agar efisien dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan kinerja pendapatan daerah, melalui inovasi dan terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,”tandas Gubernur. (IRA/MAGANG)