KABARTIMURNEWS.COM,PIRU, - Ada kejanggalan yang terjadi, dalam hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang telah dilakukan pada September 2021 lalu.

Dalam proses seleksi PPPK Kabupaten SBB tahun 2021, diikuti oleh 151 tenaga kontrak di tanah "Saka Messe Nusa", dengan rincian 112 tenaga teknis non guru, dan 33 tenaga guru.

Dalam proses seleksi bagi tenaga teknis non guru, yang diikuti 112 orang pegawai kontrak, yang telah mengabdikan diri dari tahun 2010, ada 27 orang yang dinyatakan tidak lolos sesi wawancara, sementara 85 lainnya lolos karena memenuhi nilai passing grade.

Namun, kabar terakhir menyebutkan, 85 peserta yang telah lolos mengikuti tiga tahapan yakni Manejerial, sosiokultural, dan wawancara secara online di seleksi PPPK SBB 2021, dibatalkan dan harus dilakukan tes ulang khusus sesi wawancara.

Diduga, Bupati SBB Timotius Akerina adalah dalang dibalik tes ulang tersebut, karena ada orang-orang terdekatnya, yang tidak lolos saat seleksi awal PPPK September lalu.

Salah satu pegawai kontrak yang telah lulus seleksi PPPK SBB 2021, kepada Kabar Timur, melalui telepon seluler Senin (13/12) kemarin mengaku, Pemda setempat telah melakukan pembohongan kepada mereka yang lolos.

"Kita saat tes online sudah mengetahui hasilnya langsung, bahwa kita lolos. Dan mereka yang 27 ini tidak lolos. Kalau mau ulang kenapa tidak ulang buat mereka saja, mengapa semuanya,"tegas dia.

Disinggung mengenai kronologi awal sehingga terjadi pengulangan terhadap keseluruhan peserta, dia mengaku, semua beemula ketika 27 orang itu mengadu ke Bupati SBB.

"Mereka tidak lolos, lalu datang menangis dan mohon-mohon di Bupati. Akhirnya Pak Bupati langsung terbang ke Jakarta, memperjuangkan mereka di KemenPAN-RB," jelasnya.

Yanh anehnya, lanjut dia, hasil dari Kemenpan-RB berdasarkan perjuangan Bupati SBB, harus mewajibkan semua peserta baik lolos maupun tidak lolos melakukan tes ulang khusus sesi wawancara, pada Rabu (15/12) besok.

"Kami menduga, Pak Bupati lapor ke Kemenpan-RB itu bahwa semua peserta PPPK SBB berjumlah 112 orang yang merupakan tenaga non guru, tidak lolos seleksi wawancara, makanya Kemenpan-RB keluarkan kebijakan harus tes ulang semuanya,"jelasnya.

"Kalau seandainya Pak Bupati ke Jakarta lapor di Kemenpan-RB itu hanya 27 yang tidak lolos, mungkin saja tidak ada seleksi ulang, karena yang lolos lebih banyak dari yang tidak lolos. Tapi ini mungkin dilaporkan ke sana itu semuanya tidak lolos makanya ada tes ulang ini,"ungkap dia.

Bahkan dia mengaku, terkait dengan seleksi ulang yang akan dilakukan Rabu besok, BKD SBB telah melakukan pertemuan dengan seluruh peserta, Senin kemarin. Hanya saja, para peserta dilarang bertanya pada pertemuan tersebut.

"Kita tadi (kemarin) dengan BKD. Hanya saja kita dilarang bertanya. Dan anehnya, tes ulang sesi wawancara Rabu besok ini, dilakukan tidak secara online, melainkan secara lisan saja. Bagaimana bisa begitu,"paparnya.

"Kepala BKD juga mengatakan, bahwa hasil tes PPPK SBB 2021 yang dilakukan secara online dan resmi sesuai petunjuk BKN, tidak dipakai. Makanya harus diulang, secara offline,"tandasnya.

Secara terpisah, Pelaksana harian (Plh) Sekertaris Daerah (Sekda) SBB Alvin Tuasuun, yang dikonfirmasi Kabar Timur, melalui WhatsApp seluler, terkait tes ulang sesi wawancara tersebut, tidak mengindahkan sama sekali. (KTE)