KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jussuf Solichien dinilai telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Bukan hanya itu, dia juga memberangus kepengurusan sementara (demisioner) DPD HNSI Maluku secara sewenang-wenang.

Bahkan membatalkan kandidat Ketua DPD HNSI Maluku, Tagop Solisa secara sepihak yang diusulkan oleh DPD HNSI Maluku.

Sebaliknya Jussuf mengangkat kepengurusan lainnya, yang diketuai Johan Gonga, dengan Sekertaris DPD HNSI Maluku Sabar Ramelan.

"Tapi Bupati Aru dokter Johan seng bodo, kami menduga nama beliau cuma dipasang, dibajak oleh Sabar Ramelan itu," ujar Sekertaris DPD HNSI Maluku Hasrul Somole kepada Kabar Timur, Sabtu, pekan kemarin.

Dijelaskan, konflik internal organisasi nelayan ini berawal dari agenda pelaksanaan musyawarah daerah (musda) yang menghadirkan seluruh pengurus DPC HNSI Kabupaten Kota di Maluku.

Musda tentu saja dalam rangka pembentukan kepengurusan DPD HNSI Maluku periode selanjutnya.
Tapi belum lagi perhelatan dimaksud dilaksanakan, telah terjadi pembentukan pengurus DPD HNSI Maluku secara sepihak oleh Jussuf Solichien.

Gelagat sang ketua umum, menurutnya telah terbaca sebelumnya. Yakni ketika Tagop Solisa mantan Bupati Bursel itu diminta datang ke Jakarta, tapi tak pernah diberi kesempatan untuk bertemu oleh Jussuf Solichien.

Sementara perhelatan musda juga tidak pernah disampaikan kapan harus dihelat. Bahkan pihaknya selaku sekretaris DPD HNSI Maluku selalu koordinasi lewat zoom tapi tidak pernah ada jawaban menyangkut musda.

"Jadi DPP HNSI itu parlente, bohong, tidak komitmen. Tidak linear antara kata-kata dan perbuatan, ngomong lain bikin lain," papar Hasrul.

Dia menuturkan, akibat tak ada respon yang jelas terkait musda, dia lalu menyurati pihak DPP HNSI dengan surat tertanggal 6 Juni 2021. Tapi jawaban yang diberikan, musda tidak boleh dilakukan dengan alasan PPKM.

Menurutnya, ini alasan yang dibuat-buat karena musda dapat dilakukan melalui zoom meeting. Sebagaimana lazim dilakukan oleh organisasi-organisasi lain.

Salah satu anggota DPD HNSI Maluku Herman Siamiloy menilai manuver yang dilakukan DPP HNSI merupakan "intrik" politik berkaitan dengan persiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.

"Kita sebagai orang Maluku tentu resah. Perpres tentang lumbung ikan, tapi diobok-obok, sesama kita saling dibenturkan," katanya.

Faktanya, ada orang lain yang telah bekerja keras siapkan musda, setelah ada kandidat yang menyiapkan curiculum vittae (CV) dan membawanya ke DPP HNSI, malah tidak diberi kesempatan bertemu.

"Lalu bikin DPD HNSI sepihak lagi, ini ketua umum bagaimana?," sesal Herman Siamiloy. (KTA)