KABARTIMURNEWS.COM. AMBON-Pasutri pegawai Bank Maluku Paulinus Lodar dan Johanna P Siauta diminta melapor pidana ke polisi jika hak-hak mereka sebagai pegawai bank tersebut tidak dibayar. Apalagi hak-hak mereka dituntut bukan tanpa dasar, namun ada putusan pengadilan.
“Lapor ya bapa kami, itu hak loh ! Bisa dipidana, penggelapan uang itu,” ujar pengacara Maurits Latumeten kepada Kabar Timur di PN Ambon, Kamis kemarin.
Bahkan setelah dilapor polisi, penyidik dapat mengembangkan laporan kedua pasutri ke ranah Tipikor. Hal itu dimungkinkan, karena hak-hak mereka bersumber dari uang milik daerah.
Dan yang dilaporkan itu adalah Direktur PT Bank Maluku-Malut, mewakili badan hukum bank tersebut. “Karena perseroan terbatas atau PT itu yang mewakili di dalam dan luar pengadilan, adalah direktur utamanya,” terang Maurits.
Namun begitu, kedua pasutri terlebih dulu disarankan melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku. Hal itu dimaksudkan untuk memenuhi prosedur ketenagakerjaan.
Total uang paksa atau dwangsom yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang dituntut Paulinus Lodar dan isterinya Johanna Pieternella Siauta mencapai Rp 250 juta.
Uang paksa tersebut merupakan akumulasi dari nilai Rp 541.983 per hari sejak putusan hakim 14 Nopember tahun 2019. Dan hngga Agustus 2020, belum juga dibayar oleh pihak bank.
Johana dan suaminya Paul sebelumnya menggugat pihak bank tempat mereka bekerja lantaran di PHK setelah melakukan nikah sekantor yang menurut peraturan Bank tersebut tidak dibolehkan.
Terpisah pihak Pengadilan Negeri Ambon menyatakan uang paksa harus dibayarkan, dan tidak bisa tidak karena sama halnya melecehkan lembaga hukum negara. Kedua pasutri disarankan membuat, permohonan eksekusi disampaikan ke Pengadilan Negeri Ambon.
“Bilang mereka bikin permohonan eksekusi ke kita. Nanti ada panitera pengadilan ditunjuk untuk eksekusi banknya,'” ujar Humas PN Ambon Lucky Rombot Kalalo di PN Ambon kemarin.(KTA)
























