KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, yakin Pembinaan Peningkatan Kemampuan (Binkatpuan), bagi Penyidik Polri Pengemban Fungsi Korwas dan PPNS, mampu tingkatkan keterampilan penyidik Polri.
Hal ini sampaikanPelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie, dalam pembukaan kegiatan BinkatpuanPenyidik Polri Pengemban Fungsi Korwas dan PPNS Dinas/Instansi/Balai Provinsi dan Kabupaten/kota di di Swiss-bell Hotel, Kamis, (14/10).
Kegiatan Binkatpuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penyidikan yang profesional, transparan dan akuntabel.
Kegiatan tersebut mengambil tema “Efektivitas Penegakkan Hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Pembinaan dan Dukungan Penyidik Polri, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk Mewujudkan Penyidik yang Profesional dan Berkeadilan”.
Plh Sekda Maluku Sadali Ie saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail, menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada Biro Korwas PPNS, Bareskrim Polri, karena telah menginisiasi pelaksanaan Binkatpuan, bagi Penyidik Polri.
“Kegiatan ini merupakan wujud tanggungjawab Polri, untuk menyatukan pemahaman serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil Penyidik Polri, maupun PPNS,”paparnya.
“ Karena ini dalam pelaksanaan tanggungjawab penyidikan, sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan, hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan penegakkan hukum yang profesional terus dilakukan oleh separuh pemangku kepentingan.
“Salah satunya adalah dengan cara, meningkatkan kemampuan SDM aparat penegak hukum Penyidik Polri maupun PPNS,”jelas Sadli yang juga kepala Dinas Kehutanan Maluku itu.
Dia menambahkan, PPNS sebagai Aparat Penyidik Tindak Pidana, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Karena saat melaksanakan tugas dan fungsinya, akan bekerjasama dengan subsistem penegak hukum terkait lainnya, dalam kerangka sistem peradilan pidana.
“Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri, dalam sistem peradilan pidana,”tandasnya.
(KTE)
























