KABARTIMURNEWS.COM,PIRU, - Lebih dari 100 masyarakat yang menamakan diri Pemerhati Masyarakat Adat Saka Messe Nusa, bersama DPD Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Maluku (PMPRI) Maluku, melakukan aksi demo di Kantor Bupati, Seram Bagian Barat (SBB), Kota Piru, Senin (11/10).

Ratusan warga ini mendesak, Bupati SBB Timotius Akerina, mempercepat proses pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Negeri, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Pemerhati Masyarakat Adat Saka Mese Nusa dan DPD Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia Maluku mendesak, kepada DPRD dan Bupati SBB, untuk segera mengesahkan Perda Penetapan Negeri, sebelum dilakukan Pemilihan Kepala Desa,”kata salah satu demonstran, Saman Amirudin Patty.

Tidak hanya itu, mereka juga meminta Bupati, untuk segera mengevaluasi BPD yang diduga bermasalah soal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten berjuluk “Saka Messe Nusa” itu.

“Ada BPD dibeberapa Negeri yang masih bermasalah. Bahkan mereka (BPD), secara langsung mengambil kebijakan sepihak tanpa melibatkan masyarakat, soal Pilkades. Makanya harus dievaluasi,”tegasnya.

“Kami juga mendesak dengan tegas kepada DPRD dan Bupati SBB,untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Desa yang dinilai terdapat poin-poin yang terkesan, mengurangi nilai-nilai tradisional Negeri Adat, yang ada pada Lingkup Kabupaten SBB,”tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika tidak ada gerakan yang dilakukan oleh Bupati SBB akibat ulah BPD, maka Pemerintah Daerah SBB, dianggap tidak pro rakyat, karena hanya mendengar suara sepihak para BPD, guna menggelar Pilkades di Negeri Adat.

“Jika tetap memaksakan untuk Pilkades di negeri-negeri Adat, maka sama halnya Pemerintah Daerah membuka ruang, sebesar-besarnya untuk terjadi konflik dan pertumpahan darah di masyarakat,”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati yang keluar untuk menerima surat pernyataan sikap pendemo mengatakan, terkait dengan evaluasi BPD, dikembalikan kepada pemerintah Desa atau Negeri masing-masing. “Tuntutannya, evaluasi BPD dan saya sudah katakan itu dikembalikan ke desa atau negeri masing-masing, mengapa ke kita (Pemda),”singkat Mantan Wakil Bupati SBB itu.

Setelah menyerahkan pernyataan sikap ke Bupati, para demonstran menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah samasekali tidak akomodatif, terhadap kepentingan masyarakat adat, dengan tetap ngotot untuk melaksanakan proses Pilkades.

“Nah oleh sebab itu, akibat apa yang terjadi dan yang di sampaikan oleh Bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah ini seperti itu, maka pada tanggal 16 Oktober nanti, kami akan menurunkan Seluruh kekuatan kami, untuk tetap mendesak pemerintah daerah mengakomodir tuntutan kami,”tutupnya. (KTE)