KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Kekerasan terhadap anak dan perempuan baik secara fisik maupun psikis di Provinsi Maluku, kedepannya sudah harus dihilangkan, dan kasus seperti itu mesti dilawan.
“Maluku harus bebas dari kekerasan fisik maupun psikis,”kata Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, Rabu (6/10).
Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak kembali menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus kekerasan yang menimpa perempuan maupun anak, menjadi bukti pentingnya upaya perlindungan maksimal, untuk mendapatkan hak rasa aman.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak, kerapkali terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, penyebabnya sangat beragam mulai dari persoalan ekonomi relasi suami istri, anak dan orang tua hingga antara keluarga dengan kerabat.
“Sebagai ibunya orang Maluku (Ina Latu Maluku), saya ingin melihat perempuan dan anak-anak Maluku, bisa bebas dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis,”terangnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Gerak Bersama Maluku Lawan Kekerasan terhadap Perempuan, pada prinsipnya merupakan langkah awal antara P2TP2A dengan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal tersebut, untuk meningkatkan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip layanan, yakni non diskriminasi, perlindungan atas kerahasiaan korban/keluarganya/saksi dan pelapor.
“Juga empati dan tidak menyalahkan korban, intervensi tepat waktu dan tepat tindak, menghargai keputusan korban (Jika Dewasa), mendengarkan pendapat Anak (Jika korban berusia Anak), kepentingan terbaik anak, serta menghormati harkat dan martabat korban dan keluarganya,”ujarnya.
Dia menambahkan, sejak pelantikan kepengurusan P2TP2A Maluku pada 25 Februari 2021 lalu, melalui SK Gubernur Maluku Nomor 711 tahun 2020, tentang Pembentukan P2TP2A, pihaknya telah berhasil mendampingi lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Puluhan kasus tersebut, diantaranya terdiri dari kasus kekerasan KDRT, Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kasus Perebutan Hak Asuh Anak, kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTP/A).
“Kasus yang di tangani P2TP2A Maluku pada bulan Februari hingga Agustus 2021, merupakan pengaduan yang langsung ke kami, itu juga rujukan kasus dari Dinas PP dan PA Maluku, maupun dari lembaga masyarakat lainnya, serta penjangkauan kasus yakni dengan mendatangi, langsung ke tempat kejadian,”tutupnya.
(KTE)
























