KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Pelayanan pemerintahan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, saat ini menuju standar nasional bahkan sedang diupayakan mencapai skala internasional.

“MoU bersama Badan Standarisasi Nasional (BSN), merupakan upaya dalam mewujudkan hal tersebut,”kata Hadi Basalama, Rabu (22/9).

Dia mengaku, sebagai wujud tindak lanjut antara BSN dan Pemprov Maluku, pihaknya telah melakukan rapat dengan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, kemarin.

“Hari ini (kemarin), melalui rapat yang sudah dilakukan, kita akan mengimplementasikan rencana standarisasi menuju Nasional dan internasional itu, dengan menghadirkan 10 OPD terkait,”paparnya.

Dikatakan, di era kepemimpinan Gubernur Maluku Murad Ismail, Maluku telah mengalami sesuatu  perubahan dalam tata kelola pemerintahan, sehingga kedepannya mampu menerapkan Smart Office.

Lebih lanjut, dia mengaku, tata kelola pemerintahan yang direncanakan nanti berbasis kepada digitalisasi. Dan dalam agenda reformasi birokrasi pelayanan Publik, Maluku sudah  berada pada Provinsi  yang inovatif  di Indonesia.

“Inovatif itu disampaikan oleh Bapak Gubernur, yang termuat dalam surat  edaran. Bukan saja dalam konteks yang di perlombakan di tingkat Nasional,  tapi inovasi ini kata kuncinya adalah membekap visi misi tujuh  program Prioritas,”terangnya.

Kemudian, ada juga sembilan program unggulan yang termuat dalam perencanaan RPNJ, atau Renstra  masing masing, dalam indikator-indikator yang akan dicapai nanti. “Semua OPD yang hadir hari ini, mungkin besok atau lusa atau  hari Senin, kita akan melaksanakan komunikasi intens, untuk  masing masing OPD mengetahui kebutuhan masing-masing,”tutupnya.

(KTE)