AMBON- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melontarkan peringatan keras kepada seluruh aparatur pemerintah daerah agar tidak bermain-main dengan pengelolaan anggaran.
Ia menegaskan tidak akan pasang badan maupun memberi toleransi kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, tanpa melihat jabatan atau kedudukan.
Pernyataan tersebut disampaikan Lewerissa seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Dalam Negeri di Gedung Islamic Center, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Lewerissa, forum ini tidak boleh berhenti sebagai seremoni koordinasi antarlembaga. Ia memandangnya sebagai momen evaluasi dan pembenahan kelemahan tata kelola pemerintahan serta keuangan daerah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah.
Dalam evaluasi bersama KPK dan Kemendagri tersebut, sejumlah pos anggaran yang kerap rawan penyimpangan masuk daftar perhatian serius.
Sektor yang disorot mulai dari pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran hibah, hingga potensi konflik kepentingan akibat hubungan afiliasi dalam pengelolaan anggaran.
Lewerissa menekankan setiap rupiah anggaran publik harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus terkait pokir DPRD maupun program pemerintah lainnya, ia meminta seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan tanpa intervensi kepentingan tertentu.
“Kalau itu mau diberikan, harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Titik, itu saja,” tegas Lewerissa.
Ia juga mengingatkan pencegahan penyimpangan harus dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar menjadi catatan di atas kertas.
MINTA KPK EVALUASI TAHUN DEPAN
Sebagai upaya menguji keseriusan pembenahan birokrasi, Lewerissa bahkan meminta KPK datang kembali melakukan evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Maluku tahun depan.
Langkah itu dimaksudkan untuk mengukur capaian perbaikan sekaligus memastikan rekomendasi KPK benar-benar dijalankan.
“Saya berkomitmen sangat kuat. Bahkan, tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan datang review kita lagi supaya kita bisa memastikan ada peningkatan,” ujarnya.
Kendati begitu, Lewerissa mengakui pembenahan tata kelola pemerintahan tidak bisa bertumpu pada komitmen gubernur semata.
Ia mengajak bupati, wali kota, hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) menyamakan langkah, sekaligus membuka ruang pengawasan bagi masyarakat dan media massa dalam mengawal penggunaan anggaran.
Paling keras, Lewerissa memberi sinyal tidak akan menghalangi proses hukum apabila peringatan dan evaluasi tersebut masih diabaikan oleh aparatur di daerah.
Ia mempersilakan aparat penegak hukum bertindak sesuai ketentuan bila pelanggaran berulang kembali terjadi.
“Kalau ke depan masih terjadi lagi kesalahan yang sama, silakan lakukan penindakan. Kita mau ngapain lindung-lindungin? Kita tidak ada toleransi, termasuk kepada siapa pun,” tandasnya.
Kini, ukuran keseriusan pernyataan tersebut terletak pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan—terutama dalam menertibkan pos anggaran sensitif seperti pokir, hibah, dan pengadaan agar tak lagi menyisakan celah penyimpangan. (KT)
























