KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon, baik terkait pelayanan, hak-hak tenaga kesehatan (Nakes) dan lain sebagainya, disoroti DPRD Maluku.

Lembaga rakyat itu bahkan telah mewacanakan akan membentuk Panitia Khusus ( Pansus ) untuk mengusut tuntas setiap masalah yang terjadi. Entah bakal dibentuk ataukah tidak, tapi wacana ini mendapat dukungan Fraksi PDIP DPRD Maluku.

Hal ini terungkap dalam kata akhir fraksi PDIP yang dibacakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Maluku tentang Ranperda Pelaksanaan APBD Pemprov tahun anggaran 2020 di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Jumat pekan kemarin.

“Fraksi kami mendukung penuh jika saatnya terjadi pembentukan Pansus untuk mengusut tuntas permasalahan yang terjadi di RSUD Haulussy Ambon,” tegas Benhur.

Menurutnya, banyak orang yang kemudian mengeluhkan pelayanan di RS Haulussy. Keluhan pun datang dari nakes tentang pembayaran hak-hak mereka.

Oleh karenanya, Pansus ini berperan menelisik apa yang sebenarnya terjadi di RS Haulussy. Jika ada masalah internal, Pansus bisa merekomendasikan untuk melakukan pembenahan internal. Jika ini terwujud, maka tentu pelayanan ke masyarakat akang semakin membaik.

Dikatakan, RSUD buruk dimata orang bukan karena bangunannya tapi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Untuk itu, ini juga perlu dievaluasi, baik itu personil maupun manajemen.

Tak hanya itu, lanjut Benhur, masalah RSUD Haulussy, Fraksi PDIP berpendapat, bahwa sebagai RSUD tertua di Maluku, dalam penanganan pasien maupun tenaga kesehatan (Nakes), tidak maksimal. ”Bahkan sangat lamban menyelesaikan hak-hak  terutama mereka yang menangani pasien   Covid-19,” tandasnya.

Dia juga berharap agar kesepakatan dengan DPRD mengenai pembayaran hak nakes di 17 Agustus 2021 mendatang bisa terealisasi. Apalagi, itu sebagai hadiah di momentum hari lahir Republik Indonesia. (KTY)