KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengelar dialog publik bersama sejumlah aktivis mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak penerapan PPKM mikro, disalah satu Cafe, Kamis (29/7).
Dialog bertema: “Dampak Covid-19 dan Solusi Terhadap Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon” itu, diinisiasi Pemuda Lira Kota Ambon.
Sekertaris Kota Ambon, A. G, Latuheru, Kepala Dinkes Ambon, Wendy Pelupessy, dari unsur Pemkot, akademisi Unpatti Jemmy Pieterz dan Saidna Azhar Bin Taher selaku anggota DPRD kota Ambon, jadi narasumbernya.
Dalam dialog mahasiswa mempertanyakan kebijakan Pemkot Ambon mengenai PPKM Mikro, yang dianggap tidak pro rakyat.
“Kami juga mempertanyakan mengenai vaksinasi. Jika warga tidak divaksin maka mereka tidak mendapatkan pelayanan administrasi dari pemerintah, ini namanya pemaksa, ” terang salah satu mahasiswa.
Selain itu, Jihad salah satu mahasiswa yang sering melakukan demo menolak PPKM mengatakan, pihaknya membutuhkan transparansi anggaran COVID-19 dari Pemkot Ambon.
“Kita butuh transparansi terhadap penggunaan anggaran Corona. Sebab ini bukan menjadi rahasia. Lagi-lagi kami harus katakan, mengapa Pemkot tidak terbuka soal itu, ” ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris Kota Ambon, A. G, Latuheru mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dialog yang diselenggarakan oleh Pemuda Lira .
Mengenai PKKM mikro, Latuheru mengaku, itu merupakan solusi terkahir yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang makin mewabah.
“PPKM sebetulnya kita sudah buat diawal, dengan nama PKM dua Minggu. Kemudian PSBB dan PSBB transisi.Kondisi ini sudah semakin baik saat masa PSBB transisi sebelum lebaran I dengan angka konfirmasi 47 kasus, ” terangnya.
“Namun dalam perjalanan, pasca lebaran, kembali naik dan kemudian menerapkan PPKM mikro diperketat, setelah regulasi Instruksi Mendagri yang baru, maka turun Instruksi Walikota nomor 5 dan 6 tahun 2021 tentang penerapan PPKM dengan perubahan nama PPKM level IV dan III, tidak lagi diperketat, “tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Ambon mengaku, vaksinasi adalah cara terbaik untuk meminimalisir peningkatan kasus terkonfirmasi positif Corona. ” Vaksin juga sudah terjamin aman dan halal, “katanya.
“PPKM sangat optimal. Karena dengan adanya pengetatan maka kasus bisa turun. kasus sembuh 66 persen, masih lebih rendah dari nasional a 80,3 persen, ” paparnya.
Menurutnya, kasus meninggal dunia yang kerap terjadi beberapa waktu lalu di Kota Ambon, diakibatkan lantaran pasien yang masuk Rumah Sakit sudah dalam kondisi kritis.
“Yang meninggal dbiasanya sudah masuk RS dalam kondisi kritis sehingga hitung jam meninggal. Itu karena tidak mau terbuka soal sakit dan merawat diri di rumah, ” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD kota Ambon, Saidna Azhar Bin Taher menegaskan, jika mahasiswa ingin mengetahui tentang data penggunaan anggaran COVID-19, maka bisa langsung menemui dirinya.
“Data laporan pertanggungjawaban dari Pemkot ke DPRD itu ada. Kalau mahasiswa mau, silahkan datang ke Kantor DPRD Kota Ambon, dan kita bisa pelajari bersama, “tuturnya.
DPRD Kota Ambon, kata dia, selalu terbuka dan lakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. “Sejauh pemerintah melakukan kebijakan sesuai aturan PPKM kita apresiasi, namun yang tidak benar/tidak tepat kita wajib kritisi, ” tutupnya. (KTE).
