KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Butuh waktu enam jam, 28 menit, untuk melakukan pembongkaran terhadap ratusan Lapak pedagang, di kawasan revitalisasi Gedung Putih, Pasar Mardika, oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Kamis (24/6).
Pasalnya, ratusan pedagang yang berdiri bersama mahasiswa itu, melakukan aksi penolakan dengan cara memblokade jalan kawasan sekitar, sehingga tidak bisa dilalui baik bagi pejalan kaki, maupun kendaraan mulai pukul 06.30 WIT hingga 12.45 WIT siang, kemarin.
Aksi yang dilakukan pedagang bersama sejumlah mahasiswa pukul 06.30 WIT pagi itupun, harus berakhir ricuh. Saling dorong dan lempar tomat serta bumbu masak dagangan pedagang, kepada petugas Satpol-PP Kota tak terhindarkan.
Pantauan Kabar Timur dilapangkan, aksi penolakan yang dilakukan menyebabkan kericuhan, tidak mengundurkan rencana pembongkaran. Sekitar pukul 12.45 WIT, alat berat akhirnya membongkar seluruh lapak dikawasan itu
Akibat dari penolakan hingga ricuh, sekitar kurang lebih enam jam 28 menit tersebut, memaksa aparat kepolisian Polres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, harus mengamankan dua mahasiswa, atas nama Ahmad Loylatu (Laki-laki) dan Hijrah (Perempuan).
Pasca penangkapan itu, masa kembali beringas, situasi di pasar tradisional Kota Ambon ini, kembali mencekam. Saling dorong dan adu argumen dengan petugas pun tek terelakkan.
Sejumlah mahasiswa yang turun bersama pedagang, berasal dari organisasi, Revolusi Beta Kudeta, Ina Molucas, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku, Permahi Cabang Ambon, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
Blokade jalan yang dilakukan pedagang dan mahasiswa ini, bertujuan mencegah masuknya alat berat yang akan digunakan, untuk menggusur ratusan lapak. Salah satu pedagang, kepada wartawan, di sela-sela aksi mengaku, pihaknya menolak keras relokasi yang dilakukan Pemerintah Kota. Pasalnya, tempat relokasi sementara di wilayah Passo, tidaklah strategis.
“Kita ini sebagian besar tinggal di Kahena, kawasan Stain, Desa Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau. Kalau mau dipindahkan ke Passo, kita harus naik Angkot dua kali, dan jaraknya itu jauh, “ kata pedagang yang disapa Mama Ida itu.
Menurut mereka, lokasi pasar Passo bukanlah tempat yang pas bagi mereka. Mestinya, Pemerintah Kota, bisa menyeringai tempat sementara yang letaknya tidak jauh dengan Mardika atau pusat kota.
“Itu kan bapak Walikota punya kebijakan to (kan)?, Kenapa sampai sekarang balom (belum) ada?. Pokoknya, untuk sementara ini katong (kita) bajual (berjualan) ditengah jalan saja, “ tegasnya.
Senada dengan Mama Ida, salah satu pedagang lainnya yakni Mama Mamun mengaku, pihaknya mendukung revitalisasi dan siap direlokasi oleh Pemerintah Kota Ambon.
“Asalkan tempat relokasi jangan rugikan kami pedagang. Bapak Walikota sudah janji mau tempat kita di taman Viktoria, tapi sekarang sampai sudah dilakukan penggusuran belum juga dilakukan, “ terangnya.
Diwaktu yang sama, salah satu anggota HMI Risman Soulissa mengaku, pihaknya menyesalkan tindakan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, mereka akan tetap membantu pedagang menuntut keadilan.
“Masyarakat akan tetap melakukan penolakan, kita disini (Pasar Mardika Ambon), ada beberapa teman-teman yang sudah ke Disperindag untuk melakukan negosiasi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dirinya menyayangkan sikap kepolisian yang dengan seenaknya meringkus kedua teman seperjuangannya. Oleh sebab itu, dengan tegas dirinya meminta kedua rekannya segera dibebaskan.
“Kemudian kami minta juga bahwa, pihak kepolisian agar segera mengeluarkan mereka, sebab yang mereka lakukan adalah untuk meneriaki kepentingan masyarakat,”tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon, Sirjhon Slarmanat, di lokasi pembongkaran mengaku, penggusuran lapak tersebut harus dilakukan dan tidak bisa ditoleransi lagi.
“Sebab kita sudah berikan himbauan sebanyak empat kali, sejak bulan Mei 2021 lalu hingga bulan ini, agar mereka (pedagang) yang berdampak langsung terhadap proses revitalisasi bisa relokasi, sebab Gedung Putih itu akan dirobohkan, “ terangnya.
Menurutnya, semua proses yang dilakukan oleh pihaknya guna menunjang kesuksesan terhadap proyek revitalisasi, telah dijadwalkan. Bahkan, lanjut dia, Disperindag telah memberikan surat pemberitahuan terakhir, bahwa tanggal 24 Juni 2021, pembongkaran sudah dilakukan.
“Sebelum bongkar sudah dilakukan pemberitahuan. Bahkan jadwal pembongkaran juga sudah diberikan. Ini juga kita lakukan, sesuai dengan instruksi Kementerian PUPR,” terangnya.
Diungkapkannya, sesuai dengan perintah atau arahan Kementerian PUPR, pihaknya sudah harus mensterilkan wilayah revitalisasi, agar secepatnya bisa dilakukan proses lelang fisik terhadap pekerjaan dimaksud.
“Jadi tidak bisa ditunda lagi. Pedagang yang kita relokasi juga, itu semua sudah ada didata kami. Nanti setelah pekerjaan ini selesai, mereka akan didata lagi untuk dimasukkan di pasar baru tersebut, “ tutupnya. (KTE)
























