KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diketahui telah melakukan program pengelolaan resiko banjir yang diberi nama Flood Management In Selected River Basin (FMSRB).

“Program ini, akan lebih mengarah kepada pelatihan pengelolaan banjir secara terpadu pada sungai. Untuk realisasi pertamanya, difokuskan di Ambon dulu, karena termasuk wilayah yang paling rawan bencana, “ kata Sekertaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, Senin (14/6).

Program tersebut, kata Sekda, merupakan satu hal yang penting untuk direalisasikan. Pasalnya, Bencana alam perlu disadari, sebagai ancaman nyata bagi kelangsungan hidup bermasyarakat

dan bernegara saat ini.

“ Karena bencana alam sudah pasti memberikan kerugian besar bagi daerah. Kerugian yang dimaksud, yakni kerugian fisik seperti kerusakan bangunan, ekosistem, sarana dan prasarana, dan kerugian non fisik seperti korban jiwa, kesehatan mental dan psikis korban bencana,”jelasnya.

Provinsi Maluku, kata Sekda, termasuk dalam provinsi berisiko tinggi terhadap bencana alam. Dimana, jenis ancaman yang paling sering terjadi, merupakan jenis bencana Hidrometeorologi

yaitu banjir dan tanah longsor.

“Menyadari akan kerentanan terhadap bencana tersebut, maka perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan. Salah satunya dengan peningkatan kapasitas daerah, berupa penyiapan sumber daya yang dimiliki, guna menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” paparnya.

Lebih lanjut, Sekda mengatakan, pogram FMSRB secara umum memiliki empat sasaran. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan risiko banjir.

Kemudian meningkatnya kualitas pengelolaan lahan dan infrastruktur pengendali banjir, selanjutnya meningkatnya kapasitas

pengelolaan risiko banjir, berbasis masyarakat

“Dan terakhir, meningkatnya kualitas koordinasi penyusunan kebijakan dan pengelolaan banjir di tingkat nasional. Makanya saya katakan ini sangat penting sekali bagi Maluku, “ ujarnya.

Dalam upaya mewujudkan tercapainya sasaran dari program tersebut, Sekda mengaku, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan salah satunya yakni BPBD Provinsi Maluku.

“Prinsipnya, tujuan utama dari program yang bersifat pelatihan ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur lintas sektor bencana, dalam pengelolaan resiko banjir, khususnya pemahaman dan pengenalan akan peta ancaman dan risiko bencana dimaksud, “ tutupnya. (KTE)