KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Jadi bukan baru diusulkan anggarannya tapi memang sudah jalan pencairannya.

Kucuran dana bencana gempa bumi untuk Kabupaten Maluku Tengah masih diupayakan tuntas, sejak diusulkan kurang lebih satu tahun lalu. Kepala BPBD Kabupaten Malteng Latif Key menyebutkan kini tersisa 2000 KK penerima bantuan yang datanya belum terverifikasi di BNPB Pusat.

Namun menurutnya, sambil jalan dalam verifikasi data kucuran dana pusat itu telah direalisasi sejak Februari tahun ini. “Jadi bukan baru diusulkan anggarannya tapi memang sudah jalan pencairannya. Sejak Februari lalu,” ungkap Latif kepada Kabar Timur di kantornya, Selasa (7/6).

Dijelaskan, sesuai SK BNPB Pusat jumlah KK (kepala keluarga) yang terakomodir sebanyak 14.996 KK untuk Kabupaten Malteng, meliputi 7 Kecamatan dan 5 pulau. “Dan yang paling parah itu di kecamatan Salahutu, Leihitu dan pulau Haruku dan Nusalaut,” akuinya.

Menurutnya, kucuran dana tersebut bukan tanpa kendala. Yang paling bermasalah adalah proses validasi data lapangan milik warga yang terdampak gempa bumi tersebut. “Terkadang ada rumah tapi penghuninya seng tau kemana. Biar ada keterangan raja atau kades lagi, BNPB Pusat seng pake itu,” terang Latif.

Kendala dimaksud meliputi administrasi penerima bantuan yang harus sesuai by name by address, terkait kelengkapan KTP dan kartu KK. Jika dua bukti administrasi kependudukan ini tidak ada, warga yang diusulkan pihaknya bakal dikembalikan oleh BNPB Pusat.

Maka itu, lanjut dia, pihaknya harus bekerja keras untuk melengkapi data administrasi warga yang terdampak gempa bumi. Agar selanjutnya bisa diusukan kembali ke BNPB Pusat untuk proses pencairan dana tersebut.

Diakui berkat kerja keras Pemkab Malteng dan stakeholder terkait termasuk BPBD Provinsi Maluku yang intens berkoordinasi dengan BNPB Pusat, sejumlah kendala teknis bisa diatasi termasuk penambahan kasir di BNI Masohi untuk pencairan dana tersebut.

“Makanya sekarang sudah sekitar 40 sampai 50 persen dari dana gempa ini sudah tersalurkan,” terang Latif. (KTA)