KABARTIMURNEWCOM,AMBON, - Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno mengatakan, dengan memiliki posisi strategis serta potensi kelautan yang melimpah, maka peluang Maluku dijadikan sebagai poros maritim Indonesia sangat terbuka.

“Ini bisa saja asal dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, “ kata Barnabas, saat menghadiri Diskusi Terfokus atau Focus Group Disscussion (FGD) yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Ambon, Kamis (3/6).

Menurutnya, jika Maluku dapat dijadikan sebagai poros maritim Indonesia, otomatis hal tersebut sangat berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat, asalkan pengelolaannya bisa dilakukan secara baik.

“Dengan begitu, potensi maritim pada sektor kelautan dan perikanan, sektor energi sumber daya mineral yang ada, diharapkan dapat mensejahterakan rakyat Maluku, apabila dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,”paparnya.

Menurutnya, kebijakan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional serta pengembangan Migas Blok Masela dengan potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC). merupakan proyek strategis dan unggulan Maluku.

“Ini merupakan proyek strategis dan unggulan Maluku. Olehnya itu, diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku serta ekonomi nasional,” jelasnya.

Untuk mendukung kawasan pusat perikanan terpadu di Maluku, lanjut dia, telah tersedia 13 pelabuhan perikanan. Dua pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat, sedangkan 11 pelabuhan perikanan lainnya, dikelola pemerintah provinsi yang pengembangannya perlu dioptimalkan.

Selain itu, Wakil Gubernur juga mengaku, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar, yang berlokasi di pulau Ambon, Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah.

“Berdekatan dengan kawasan ini, juga telah disiapkan lahan seluas 200 hektar, yang akan segera dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan terintegrasi,” terangnya.

Selain itu, dalam mendukung pengembangan Migas Blok Masela, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela.

PT. MEA sendiri saat ini, telah berada pada tahapan ke tujuh, yaitu melakukan uji tuntas dan akses data dari 10 tahapan, dalam proses penawaran hingga pengalihan PI 10 persen yang diatur pemerintah pusat.

“PT. Mea, juga akan mengelola jatah PI pemerintah provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram. Produksi dari kedua wilayah kerja ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas di Maluku dan Maluku Utara, “tutupnya.

(KTE)