KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Penyuntikan Vaksin Covid-19 gratis, nantinya berlaku terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan para pengguna Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza).

“Jadi bukan masyarakat umum dan Lansia saja yang dapat vaksin gratis, ODGJ dan Napza juga dapat,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon, Wendy Pelupessy, Rabu (2/6).

Menurutnya, sesuai dengan ketentuan ada beberapa kategori saja, yang bisa mendapatkan Vaksin Covid-19 secara gratis, diantaranya warga Senior seperti Lanjut Usia (Lansia), masyarakat umum, ODGJ dan Napza.

“Selama kita masih mendapatkan suplai vaksin, maka penyuntikan kepada beberapa kategori itu tetap gratis. Sedangkan untuk Lansia, hingga kini masih tetap dilakukan penyuntikan di Puskesmas, “ terangnya.

Lebih lanjut dia mengaku, sesuai dengan edaran baru dari pemerintah pusat, Lansia bukan hanya warga yang berumur di atas 60 tahun saja, melainkan 50 tahun ke atas sudah termasuk kategori warga senior.

“Yang di atas 50 tahun juga sudah termasuk Lansia. Memang saat ini, yang menjadi prioritas kita itu adalah Lansia, makanya pelayanan terhadap mereka terus dilakukan, “ paparnya.

Sedangkan untuk vaksin berbayar, lanjut Wendy, hanya berlaku terhadap para karyawan swasta. “Nanti perusahan tempat karyawan bekerja itulah yang akan mengurus untuk vaksinasi pekerjanya, “ jelas dia.

“Vaksin kepada karyawan swasta ini, nantinya perusahaan akan melakukan pendaftaran seluruh pekerjanya di Kadin. Nanti, Kadin lah yang menunjuk rumah sakit mana untuk digunakan sebagai tempat vaksinasi, “ ungkapnya.

Vaksin berbayar terhadap karyawan swasta, tambah dia, bukan merupakan tanggungjawab atau wewenang dari Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaannya, melainkan Kadin.”Jadi itu namanya vaksin gotong-royong,” singkatnya.

Disinggung mengenai jumlah orang yang telah divaksin, dia mengaku, dari data terakhir per 31 Mei 2021, tercatat sebanyak 49.456 orang atau 22 persen telah disuntik. “

“Dari 224.000 orang yg harus divaksin di Kota Ambon, pencapaiannya baru 22 persen. Kalau untuk lansia, prosentasenya 34,7 persen, dan untuk pelayanan publik sudah 73 persen, “ tutupnya.

(KTE)