Bupati Malra Protes Pembagian Dana Pinjaman Rp 700 Miliar

DOK/KABARTIMURNM. Thaher Hanubun

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, - Bila  dana Rp 700 miliar dihabiskan hanya untuk Kota Ambon saja, barangkali Maluku Tenggara belum punya nama di Maluku.

Bupati Maluku Tenggara (Malra), M Thaher Hanubun, melayangkan protes terhadap pembagian program kerja infrastruktur, yang bersumber dari dana pinjaman SNI Rp 700 Miliar oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

“Pinjaman dana SNI Rp 700 M itu, saya harap Malra bisa diperhatikan sedikit. Tapi ini tidak. Yang di kasih dari Provinsi kepada kita hanya jalan 1,5 kilo meter saja. Tapi tidak apa apa, Alhamdulillah saja, “ungkap Thaher, dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Tahun 2022 di Swiss-Bell Hotel Ambon, Kamis (22/4).

Menurutnya, masalah perlu jadi catatan bagi Kepala Dinas PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy, dan Ketua DPRD Lucky Wattimury.  Dan, Bupati berharap tahun 2022, Malra bisa sedikit lebih diperhatikan, soal bagi-bagi kue pembangunan ini.

“Melalui Ketua DPRD Maluku, ini harus jadi catatan bahwa, Maluku  itu ada 11 Kabupaten/kota, bukan cuma satu kabupaten atau satu kota. Jadi kira-kira bila anggaran pinjaman seperti SNI itu dibagi dengan baik, Insya Allah kita semua bisa sejahtera,” tegasnya.

Menurutnya, dana pinjaman SNI Rp 700 Miliar paling banyak dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur lebih banyak difokuskan ke Kota Ambon. “Kepala Dinas PUPR, saya cuma mau bilang, kalau tahun ini kita hanya dapat 1,5 KM jalan saja, semoga tahun depan kita bisa dapat lima Km, “ harapnya.

Bupati menyentil,  bila  Rp 700 miliar dihabiskan hanya buat Kota Ambon saja.  “Barangkali kita di Maluku Tenggara ini mungkin belum punya nama di Maluku,” sentilnya. Akibat mendapat jatah kecil atau sedikit dari pinjaman SNI, dia mengaku, berusaha sendiri untuk mendapatkan anggaran untuk bisa bangun jalan dan pasar.   

“Walaupun kami mendapat sedikit dari Provinsi Maluku dari pinjaman SNI, tapi saya tetap berupaya. Alhamdulillah sudah disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanggal 13 Maret 2021 kemarin, saya berhasil mendapat pinjaman SNI Rp 124 Miliar. Sekarang tinggal pelaksanaan kegiatan saja,” paparnya.

Pinjaman Rp 124 Miliar yang persetujuannya telah ditandatangani leh Mendagri Tito Karnavian itu, kata Thaher, sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan jalan di Kei Besar. “90 persen atau Rp 100 Miliar, kita habiskan untuk membangun jalan, dan 10 persen atau Rp 24 miliar untuk bangun pasar di Kei Besar, sebagai salah satu kecamatan tertua dari pembentukan Provinsi Maluku,”paparnya.

Lebih lanjut, Thaher mengaku, pembangunan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), berdampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Ada jalan sepanjang empat kilo yang baru dibangun. Baru empat kilo saja, ekonomi masyarakat perlahan sudah bagus.

“Karena sudah ada tambahan akses jalan sepanjang empat kilo meter, makanya masyarakat sudah bisa jalankan aktivitas dengan baik dan itu berdampak positif pada sektor ekonomi. Contohnya saja, harga kopra yang sebelumnya Rp 2000 per kilo gram, sekarang sudah capai, Rp 5000-7000 ribu per kilo, “ jelasnya.

Sekedar tahu, dalam Musrembang RKPD Tahun 2022 Maluku, Bupati Malra menyerahkan beberapa usulan yang diterima Sekertaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, diantaranya, terkait prioritas pembangunan infrastruktur di Malra tahun 2022.

Prioritas penggunaan infrastruktur di Malra diserahkan ke Pemprov Maluku itu yakni, lanjutan rekonstruksi jalan Danar-Tetoat, Pelebaran Jalan SP Langgur, Debul, Evu (Akses Kantor Bupati), lanjutan rekonstruksi jalan Elal-Sp, Ngurdu,  Fako, Holat, Ohiraut, Jembatan Holai dan Jembatan Ur, dan penanganan titik genangan jalan dalam Kota Langgur.

Kemudian, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, di Kecamatan Kei Besar Utara, Kei Besar Utara Timur, dan Kei Besar Selatan Barat. Tidak hanya itu, diharapkan juga ada bantuan stimulan perumahan swadaya, bagi rumah tidak layak huni, dan pembangunan pedesaan potensial minapolitan kawasan desa Sather, Kecamatan Kei Besar Selatan.

Selain itu, usulan ada terkait pembangunan SPAM Air di Baluruk, Kecamatan Kei Besar Selatan, Pulau Kei Besar (Wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar), dan di Kei Kecil Barat.  Usulan juga berkaitan sektor ekonomi, diantaranya arah pembangunan perikanan tangkap dan budidaya, pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN), penjaminan sarana usaha, peningkatan kapasitas nelayan, pengembangan klaster dan penguatan kelembagaan korporasi petani.

Pembangunan komoditi unggulan, seperti kelapa di Pulau Kei Besar, korporasi petani, peremajaan tanaman kelapa, serta sarana pengelolaan hasil perkebunan.  Sedangkan bidang pendidikan, seperti pendirian SMK di wilayah perbatasan negara yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Maluku, Murad Ismail, 28 Oktober 2020 lalu. Penataan distribusi tenaga guru, pembangunan rumah Dinas Tenaga pendidikan dan kependidikan, dan pengadaan meubelernya.

Untuk prioritas kesehatan, yakni Rumah Sakit Pratama di Kei Besar, Rehabilitasi gedung Puskesmas, Pembangunan Rehabilitasi rumah Dinas Tenaga medis, pengadaan puskesmas keliling, pengadaan puskesmas keliling perairan, dan pengadaan meubeleur puskesmas.

Selain itu, Thaher menambahkan, agar ke depan Pemerintah rovinsi Maluku, bisa membangun satu pelabuhan di Maluku Tenggara, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Di Kota Tual, ada Pelabuhan tapi tidak ada Bandara. Di Malra, ada Bandara tidak ada pelabuhan. Namun, PAD yang kita dapat dari bandara sangat sedikit, makanya kita butuh pelabuhan, “ tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...