Soal PI 10 Persen Blok Masela

KNPI KKT Sebut, Watubun “Asbun” & Lewerissa “Sok Tahu”

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Hendrik Lewerissa politisi Senayan dan Benhur Watubun politisi DPRD Maluku dikritik Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). 

Anggota DPR RI, Hendrik Lewerissa misalnya, dianjurkan untuk banyak membaca dan kedepankan politik kasih.  “Jangan cari panggung kecil-kecilan dengan peranyataan yang arahnya tidak jelas, terkesan mengurui dan “sok tahu” bak penasihat agung, tapi kering isinya,”  kritik Ongen Layan, Ketua KNPI KKT, kepada Kabar Timur, via telepon selulernya, Kamis, kemarin. 

Kritikan pedas, Layan sebagai protes pernyataan Hendrik Lewerissa, yang mengatakan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela, jangan sampai dikelola untuk kepentingan politik, dinilai sebagai pernyataan kontraproduktif. 

“Peranyatan Hendrik Lewerissa yang minta masalah PI 10 persen tidak dikelola untuk kepentingan politik, memunculkan narasi-narasi heroik agar dipuji masyarakat Maluku, lebih khusus lagi di KKT. Padahal, pemahaman yang disampaikan justru menyesatkan dan kontraproduktif, serta melukai hati kami orang Tanimbar, “ungkapnya.

Menurutnya, siapa yang dimaksud Hendrik Lewerissa  telah mengelola PI 10 persen untuk kepentingan politik?  “Orang Tanimbar tidak butuh pujian, tapi butuh hak atas PI 10 persen Blok Masela. Jadi jangan bangun opini dan narasi perjuangan PI 10 persen mendiskreditkan kami seolah-olah kami berjuang untuk sebuah pujian, “katanya.

“Perlu kami beritahukan Hendrik Lewerissa, bahwa seluruh komponen rakyat Tanimbar termasuk 25 Anggota DPRD KKT yang berasal dari berbagai latar belakang Parpol, bersepakat bahwa kepentingan politik perjuangan PI 10 persen cuma satu, yaitu hak orang Tanimbar atas pengelolaan PI 10 persen sebagai imbalan atas operasional OLNG di tanah Tanimbar, “ungkapnya.

Pemahaman yang disampaikan Hendrik Lewerissa justru menyesatkan dan kontraproduktif. Menurutnya, Lewerissa harus banyak baca, agar bisa menjalani peran sebagai wakil rakyat dengan baik dan benar. 

“Jika Hendrik Lewerissa masih miliki pengetahuan terbatas dalam literasi soal PI 10 persen Blok Masela, lebih baik berhenti berkomentar dan jangan ajari orang Tanimbar tentang bagaimana metode perjuangan PI 10 persen Blok Masela, “ tegasnya.

Selain Hendrik,  Layan juga mengkritik politisi PDI Perjuangan Benhur Watubun yang juga Anggota DPRD Maluku.  Benhur dinilai asal bunyi “Asbun” dalam mengomentari soal PI 10 persen Blok Masela.

Menurut Layan, dalam pernyataan Benhur Watubun menyebutkan ada indikasi permainan Pemerintah Pusat, ciptakan konflik pemberian PI 10 persen Blok Masela. “Pernyataan yang dilontarkan Benhur ini “Asbun” dan sama sekali tidak berkualitas. Kami sesalkan peranyatan itu,” kata Layan. 

Dia menyimpulkan, peranyataan “Asbun” Benhur Watubun mencurigai adanya permainan Pemerintah Pusat  membuat konflik dalam hal pembagian PI 10 persen Blok Masela. “Salah satunya permintaan 5-6 persen dari 10 persen PI dari Pemkab KKT,” sebutnya Layan.

Kecurigaan Benhur Watubun, kata dia, patut diwaspadai, karena menuduh tanpa dasar. Bahkan seolah-olah menuding, perjuangan rakyat KKT yang dimotori Bupati dan DPRD KKT adalah konspirasi antara Pempus dengan KKT. 

“Kita sesali pernyataan Benhur ini, karena  menyampaikan narasi “berbahaya”, padahal saat kami menyampaikan aspirasi di DPRD Maluku,  Benhur Watubun, sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, hanya datang, duduk, diam, dengar dan melongo, tanpa bicara sepatah kata pun, “terangnya.

Penyataan Watubun, lanjutnya,  seolah-olah yang paling benar menuduh membabi-buta. “Itu sebabnya, pernyataan  Benhur Watubun,  patut diwaspadai karena berpotensi memecah-belah rakyat Tanimbar, dalam perjuangan mendapatkan PI 10 persen Blok Masela,” terangnya.

Dia mengatakan, yang perlu dicatat Benhur Watubun bahwa motivasi perjuangan adalah, hak atas SDA yang dianugerahkan Tuhan kepada Tanimbar, bukan minta jatah orang lain. “Jadi kami tidak perlu kerjasama atau bangun konspirasi apapun, dengan siapapun dan untuk kepentingan manapun,”  tagasnya.

Benhur Watubun, katanya, pernah ingatkan tentang contoh pengelolaan PI 10 persen pada Blok Mahakam, dimana OLNG-nya berlangsung di darat tetapi tidak mendapatkan PI 10. “Apa yang dicontohkan Watubun itu tidak benar,”katanya.

“Baik di Blok Mahakan, Blok Cepu diungkapkan Bupati KKT, alokasi PI 10 persen tetap diberikan kepada daerah. Blok Mahakam sendiri, Provinsi mendapat alokasi 6,65 persen, sedangkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat alokasi 3,35 persen dari 10 persen PI 10 persen Blok Mahakam. Jadi semua yang dikatakan Benhur itu salah, “lanjutnya.

Dia menambahkan, bisa disimpulkan apa yang disampaikan Benhur Watubun adalah pernyataan Asal Bunyi (ASBUN), tanpa miliki data valid. “Sebaiknya Benhur Watubun, harus banyak belajar, biar bisa berisi sedikit,” tutupnya.

BUKA DIRI

Soal PI 10 persen Blok Masela saat ini, problemnya terletak pada kesediaan “membuka diri” Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. “Prinsipnya, KKT sebagai bagian integral Provinsi Maluku sejak awal selalu menunggu arahan Pemerintah Provinsi sebagai “orang tua”untuk duduk bersama dan berbicara dalam semangat kekeluargaan,” kata Ketua DPRD KKT, Jaflaun Batlayeri, kepada Kabar Timur, Rabu (14/4). 

Dijelaskan, pengalaman pengelolaan PI 10 persen diberbagai tempat, menunjukkan bahwa terbuka ruang luas bagi para tengkulak Migas untuk “bermain”, dengan cara menalangi lebih dulu pembiayaan PI 10 persen milik daerah dengan bunga besar. 

“Akibatnya, daerah-daerah “miskin” akan kesulitan mendapatkan “manfaat sesungguhnya” dari pengelolaan PI 10 persen, karena terjebak pada kewajiban mengembalikan biaya talangan beserta bunganya kepada tengkulak Migas tersebut,” jelasnya. 

Kondisi ini, lanjut dia, ternyata disadari sungguh pemerintah sehingga telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 guna mengurangi, menghilangkan, dan memperkecil kegiatan monopoli pada Industri Migas, supaya daerah-daerah penghasil atau terdampak dapat benar-benar mandiri dalam pengelolaan PI 10 persen, sehingga hasilnya bisa dinikmati daerah tersebut.

“Dengan “sistem tangguh” yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 37/2016 tersebut, maka problem pembiayaan PI 10 persen yang klasik terjadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota “miskin” dapat ditalangi oleh operator KKKS lebih dulu, ‘sambungnya. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, menyadari problem yang berpotensi terjadi akibat permainan tengkulak Migas, dalam pengelolaan PI 10 persen Blok Masela, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak awal telah berinisiatif untuk mendapatkan “hak pengelolaan” dalam PI 10 persen Blok Masela.

“Hal ini bukan saja soal hak rakyat Tanimbar atas kekayaan SDA yang ada, tetapi sekaligus dapat mengontrol praktek-praktek monopoli yang berpotensi terjadi, sehingga dapat merugikan rakyat KKT di kemudian hari, “ ujarnya. 

Ditambahkan, pandangan terhadap Pemerintah Maluku untuk membuka diri terkait pengelolaan PI 10 persen, bukan hanya disampaikan pihaknya, namun pernah diutarakan Mercy Barends selaku Anggota Komisi VII DPR RI.

“Komisi VII DPR RI paham problem PI 10 persen Blok Masela, dan turut merasakan suasana batin dan perjuangan rakyat KKT sehingga secara nyata mendukung alokasi PI 10 persen Blok Masela kepada KKT sebagai “daerah penghasil” sekaligus “daerah terdampak, “tutupnya. (KTE)

Komentar

Loading...