KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Hendrik Lewerissa politisi Senayan dan Benhur Watubun politisi DPRD Maluku dikritik Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Anggota DPR RI, Hendrik Lewerissa misalnya, dianjurkan untuk banyak membaca dan kedepankan politik kasih. “Jangan cari panggung kecil-kecilan dengan peranyataan yang arahnya tidak jelas, terkesan mengurui dan “sok tahu” bak penasihat agung, tapi kering isinya,” kritik Ongen Layan, Ketua KNPI KKT, kepada Kabar Timur, via telepon selulernya, Kamis, kemarin.
Kritikan pedas, Layan sebagai protes pernyataan Hendrik Lewerissa, yang mengatakan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Masela, jangan sampai dikelola untuk kepentingan politik, dinilai sebagai pernyataan kontraproduktif.
“Peranyatan Hendrik Lewerissa yang minta masalah PI 10 persen tidak dikelola untuk kepentingan politik, memunculkan narasi-narasi heroik agar dipuji masyarakat Maluku, lebih khusus lagi di KKT. Padahal, pemahaman yang disampaikan justru menyesatkan dan kontraproduktif, serta melukai hati kami orang Tanimbar, “ungkapnya.
Menurutnya, siapa yang dimaksud Hendrik Lewerissa telah mengelola PI 10 persen untuk kepentingan politik? “Orang Tanimbar tidak butuh pujian, tapi butuh hak atas PI 10 persen Blok Masela. Jadi jangan bangun opini dan narasi perjuangan PI 10 persen mendiskreditkan kami seolah-olah kami berjuang untuk sebuah pujian, “katanya.
“Perlu kami beritahukan Hendrik Lewerissa, bahwa seluruh komponen rakyat Tanimbar termasuk 25 Anggota DPRD KKT yang berasal dari berbagai latar belakang Parpol, bersepakat bahwa kepentingan politik perjuangan PI 10 persen cuma satu, yaitu hak orang Tanimbar atas pengelolaan PI 10 persen sebagai imbalan atas operasional OLNG di tanah Tanimbar, “ungkapnya.
Pemahaman yang disampaikan Hendrik Lewerissa justru menyesatkan dan kontraproduktif. Menurutnya, Lewerissa harus banyak baca, agar bisa menjalani peran sebagai wakil rakyat dengan baik dan benar.
“Jika Hendrik Lewerissa masih miliki pengetahuan terbatas dalam literasi soal PI 10 persen Blok Masela, lebih baik berhenti berkomentar dan jangan ajari orang Tanimbar tentang bagaimana metode perjuangan PI 10 persen Blok Masela, “ tegasnya.
Selain Hendrik, Layan juga mengkritik politisi PDI Perjuangan Benhur Watubun yang juga Anggota DPRD Maluku. Benhur dinilai asal bunyi “Asbun” dalam mengomentari soal PI 10 persen Blok Masela.
Menurut Layan, dalam pernyataan Benhur Watubun menyebutkan ada indikasi permainan Pemerintah Pusat, ciptakan konflik pemberian PI 10 persen Blok Masela. “Pernyataan yang dilontarkan Benhur ini “Asbun” dan sama sekali tidak berkualitas. Kami sesalkan peranyatan itu,” kata Layan.
Dia menyimpulkan, peranyataan “Asbun” Benhur Watubun mencurigai adanya permainan Pemerintah Pusat membuat konflik dalam hal pembagian PI 10 persen Blok Masela. “Salah satunya permintaan 5-6 persen dari 10 persen PI dari Pemkab KKT,” sebutnya Layan.
Kecurigaan Benhur Watubun, kata dia, patut diwaspadai, karena menuduh tanpa dasar. Bahkan seolah-olah menuding, perjuangan rakyat KKT yang dimotori Bupati dan DPRD KKT adalah konspirasi antara Pempus dengan KKT.
“Kita sesali pernyataan Benhur ini, karena menyampaikan narasi “berbahaya”, padahal saat kami menyampaikan aspirasi di DPRD Maluku, Benhur Watubun, sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, hanya datang, duduk, diam, dengar dan melongo, tanpa bicara sepatah kata pun, “terangnya.
Penyataan Watubun, lanjutnya, seolah-olah yang paling benar menuduh membabi-buta. “Itu sebabnya, pernyataan Benhur Watubun, patut diwaspadai karena berpotensi memecah-belah rakyat Tanimbar, dalam perjuangan mendapatkan PI 10 persen Blok Masela,” terangnya.
