KABARTIMURNEWS.COM,AMBON, – Status puluhan negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sedang terancam. Hal ini menyusul rencana Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, ingin melakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada Juli 2021 mendatang.
Direktur Literasi Lembaga Rumah Inspirasi Provinsi Maluku, Fahrul Kaisuku, kepada Kabar Timur, Selasa (6/4) kemarin mengaku, rencana Pemda melakukan Pilkades pada Juli 2021, sama saja dengan ingin menghilangkan status negeri adat puluhan negeri.
“Sebanyak 90 negeri/desa di SBB belum memiliki pimpinan defenitif. Dan semuanya sedang menunggu disahkannya Ranperda Negeri adat. Jika Pilkades digelar, namun Ranperda belum disahkan, maka otomatis, secara tidak langsung negeri-negeri yang terlibat dalam Pilkades, mengakui bahwa mereka bukan negeri adat, melainkan hanya Desa administrasi, “paparnya.
Jika Pemda SBB tetap berniat untuk menggelar Pilkades Juli 2021 mendatang, maka status negeri adat yang menjadi kebanggaan setiap masyarakat, akan hilang dengan sendirinya.
“Pemda SBB jangan asal gelar saja untuk buat Pilkades. Mestinya bisa lihat, apakah ini berdampak terhadap baik terhadap status negeri adat ataukah tidak, “tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Bupati SBB sebagai anak adat mestinya bisa memahami betul apa yang diinginkan oleh masyarakat. “Memang benar masyarakat mau punya pimpinan defenitif di setiap Negeri/Desa. Tapi bukan begini caranya,” katanya.
“Saya sangat berharap dari Bapak Bupati SBB, jika beliau ingin menyelamatkan status adat di setiap negeri, berati Pilkades Juli 2021 yang sedang direncanakan harus dibatalkan, “harapnya.
Dikatakannya, Pemerintah Daerah SBB harus bisa memahami keinginan masyarakat tentang pimpinan defenitif di setiap negeri. Bukan malah mengeluarkan jadwal yang jelas-jelas dapat menggugurkan nilai adat.
Dia menambahkan, jika Pilkades tetap diselenggarakan sama saja Pemda SBB tidak taat terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, dalam memerangi penyebaran COVID-19.
“Bukan hanya mengancam status negeri adat, Pilkades juga dapat menimbulkan klaster baru penyebaran corona, karena pasti terjadi kerumunan masa, “ tutup Kaisuku.
(KTE)
