KABARTIMURNEWS.COM.AMBON-Bicara soal pemenuhan gizi, pikiran kita biasanya langsung tertuju pada piring makanan: sayur segar, protein cukup, dan kalori yang seimbang.
Namun, ada satu rantai vital yang sering terlupakan di balik dapur-dapur umum penyedia makanan sehat tersebut, yaitu bagaimana mereka mengelola sisa “perang” di dapur berupa sampah dan air limbah.
Menyadari hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah preventif.
Melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon yang menggandeng Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku, para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ambon dikumpulkan untuk dibekali pemahaman ramah lingkungan.
Tujuannya satu: memastikan makanan yang disajikan ke masyarakat bergizi tinggi, tanpa harus mengorbankan kebersihan lingkungan sekitar lewat limbah yang dibuang sembarangan.
Kepala DLHP Kota Ambon, Apries Gaspersz, menjelaskan pembekalan ini bukan sekadar formalitas kumpul-kumpul. Ini adalah langkah nyata untuk menegakkan aturan terbaru, yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2025.
Aturan tersebut secara spesifik mengatur tentang baku mutu, teknologi pengolahan air limbah domestik, hingga tata cara pengelolaan sampah khusus untuk unit usaha atau kegiatan sekelas SPPG.
“Kami ingin meningkatkan kepatuhan para pengelola SPPG agar mereka paham betul bagaimana memperlakukan sampah dan air limbah sisa operasional mereka sesuai regulasi,” ujar Apries di Ambon.
Sebab, akan menjadi sebuah ironi besar jika sebuah lembaga yang bertugas menyehatkan masyarakat lewat pemenuhan gizi, justru menjadi sumber penyakit baru bagi lingkungan akibat sanitasi dan pembuangan limbah yang buruk.
Menurut Apries, sosialisasi ini juga dirancang sebagai jembatan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan eksekusi di tingkat daerah.
Dengan pemahaman yang seragam, lanjut dia, diharapkan potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas dapur gizi berskala besar ini bisa ditekan hingga ke titik nol.
Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang bagi keberlanjutan program pemenuhan gizi di ibu kota Provinsi Maluku tersebut.
“Pengelolaan air limbah dan sampah yang sesuai standar otomatis akan meminimalkan dampak buruk ke lingkungan, sekaligus secara tidak langsung menaikkan kelas dan kualitas pelayanan SPPG itu sendiri di mata masyarakat,” tambah Apries.
Ke depan, Pemkot Ambon berharap para pengelola SPPG tidak hangat-hangat tahi ayam. Penerapan sistem pengelolaan limbah ini dituntut untuk konsisten demi mewujudkan Ambon yang bersih, sehat, dan memastikan setiap suap gizi yang sampai ke masyarakat lahir dari proses yang benar-benar bersih sejak dari dapurnya. (AN/KT)
