Buntut Perkara Lahan PLTP Suli, Hakim Yeni Dilapor

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Mahkamah Yudisial disurati karena peradilan perdata lahan PLTP Suli dimenangkan penggugat yang menggunakan alas hak bodong. Alhasil dana pembebasan lahan Rp 4,3 miliar yang dijamin pihak PLN tak bisa dibayarkan ke  pemilik dusun Dati Talanghahan Negeri Suli.

Sebelumnya, LP3NKRI telah melaporkan eks kepala BPN Provinsi Maluku Jaconias Walalayo, dua oknum panitia pembebasan lahan, dan 17 warga Tulehu Maemunah Lestaluhu Cs ke Polda Maluku. Laporan dengan aduan pemalsuan surat itu bakal menyeret majelis hakim PN Ambon yang diketuai Yeni Tulak. 

Menurut Plt Lembaga Pemantau Pejabat Penyelenggara Negara RI (LP3NKRI) Maluku Edison Wonatta, Yeni Tulak Cs setidaknya telah bertindak tidak cermat, dalam mengadili perkara No 246, antara Frans Busu Pattirane sebagai tergugat melawan Maemunah Lestaluhu Cs selaku penggugat. 

Entah apa, dalam perkara tersebut majelis hakim yang diketuai Yeni Tulak  tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tanah pemilik dusun Dati Talanghahan almarhum moyang Lorens Pattirane, yang dikantongi tergugat Frans Busu Pattirane Cs. “Hari Selasa (besok) Katong layangkan surat ke Mahkamah Yudisial. Surat sudah ditandatangani,” kata Wonatta kepada Kabar Timur, Sabtu, pekan kemarin.

Surat dengan tembusan ke sejumlah pihak terutama Mahkamah Agung, Ombudsman, dan Sekretariat Negara (Setneg) Kepresidenan RI walaupun diakui untuk kepentingan banding Frans Busu Pattirane, juga demi memperbaiki kinerja pengadilan di Maluku.”Ini juga supaya hakim-hakim kita yang tugas di Maluku lebih profesional dalam menjalankan tugas,” imbuh Wonatta.

Yang miris, sebut Edison Wonatta, hakim Yeni Tulak adalah jebolan fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon, tapi yang bersangkutan seolah tidak paham soal dokumen Besloit 1814 yang dimiliki tergugat Frans Busu Pattirane, dari moyangnya Lorens Pattirane.

“Besloit 1814 itu dokumen pemerintah Belanda.  Kekuatan hukumnya masih di atas sertifikat tanah dari BPN. Kok ibu Yeni seng tau tuh?,” ujar Wonatta heran.

Karena itu, ujar dia, selain menyurati pihak-pihak yang sudah disebutkan, LP3NKRI Maluku juga menyurati Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon. Bila perlu ijazah sarjana Yeni ditelusuri keabsahannya. “Jangan-jangan ijazah sarjana hukumnya bodong juga,” ujar Wonatta.

Terkait, bukti 17 surat keterangan tanah “bodong” diakuinya telah diperlihatkan ke majelis hakim oleh pihak tergugat Frans Busu Pattirane, namun bukti tersebut terkesan tidak dipertimbangkan. Wonatta mengaku, dokumen tersebut berhasil disita pihaknya di Kantor BPN Provinsi Maluku, dalam sebuah investigasi.

(KTA)

Komentar

Loading...