Usut Kasus Mesin Simulator Poltek, Diduga Masuk Angin

KABARTIMURNEWS.COM,AMBON-Pertama diduga terjadi pelanggaran kontrak, kedua, kalau barang tidak sesuai spek, patut diduga ada perbuatan melawan hukum. Tapi ironisnya, kasus pengadaan simulator Politeknik Negeri Ambon senilai Rp 10 miliar terkesan mandek di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Dikonfirmasi kembali Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette mengaku belum bisa memastikan kelanjutan kasus ini. Seperti sebelumnya dia menyatakan kasus ini masih penyelidikan. “Masih tunggu pa Ochen, beliau kasidik, kepala seksi penyidikan. Yang bersangkutan masih di luar daerah,” sebut Samy Sapulette di ruang kerjanya, Rabu (17/2).

Terpisah pegiat antikorupsi Minggus Talabessy menilai ada yang tak beres dengan Kejati Maluku. Tapi menurutnya, khusus untuk kasus-kasus yang terjadi di Politeknik Negeri Ambon, bukan hal baru sering ditangani lambat oleh institusi kejaksaan. 

“Dari dulu, yang namanya kasus-kasus Politeknik Ambon selalu begitu. Entah jaksanya masuk angin atau apa, tidak tau,” ujar Koordinator Investigasi LPNRI Maluku itu melalui telepon seluler.

Kasus ini pertama dilaporkan pada 17 Februari 2020 di Kejari Ambon. Tapi pihak Kejari berdalih pandemi Covid-19, bahkan terungkap kepala Kejari Ambon Beny Santoso tidak juga  mengeluarkan surat perintah tugas (sprintug) guna mengusut kasus ini. 

Dinilai mengambang di Kejari, laporan akhirnya disampaikan ke Kejati Maluku. Meski begitu, penanganan kasusnya tetap jalan di tempat.

Informasi yang dihimpun Kabar Timur, setelah pembayaran berturut-turut Rp 1 miliar dan Rp 9 miliar pada Nopember 2019, mestinya barang sudah tiba Desember tahun itu dengan spesifikasi mesin buatan Amerika sesuai kontrak. Tapi ternyata mesin simulator yang tiba buatan Cina, itu juga di tahun 2020 bulan Januari.

“Jika faktanya begitu, pertama pengadaan sudah di luar waktu kontrak. Kedua, barang tidak sesuai spek atau RAB. Maka patut diduga terjadi markup,” ujar Minggus.

Menurutnya, jika spesifikasi barang tidak sesuai kontrak sudah pasti terjadi perbuatan melawan hukum, kecuali kontrak awal direvisi. Berikut, jika tidak ada revisi, lalu barang yang didatangkan harganya lebih murah, sudah pasti terjadi Mark up dalam kasus tersebut. (KTA)

Komentar

Loading...