KABARTIMURNEWS.COM,AMBON - Maluku dikembangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Hal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat wilayah Timur Indonesia. 

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya ke Maluku adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur, baik dari pelabuhan perikanan maupun kawasan perindustriannya. Dia menjelaskan pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar. 

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan,” kata Bahlil di Ambon, pekan kemarin.

Menteri Kelautan dan Perikanan,  Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penetapan Maluku sebagai LIN berdampak besar menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi baru di Kawasan Timur (KTI) dan di Indonesia.

“Provinsi Maluku memang harus tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia, karena sejak dahulu terkenal kaya akan potensi kelautan dan perikanannya,” kata Trenggono saat meninjau lokasi pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terintegrasi, di kawasan Desa Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah.

Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta pejabat eselon I ke tiga lembaga serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi meninjau lokasi darat maupun pesisir pantai ke tiga desa tersebut yang akan dijadikan area pengembangan Ambon New Port dan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi. Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, bukan tanpa alasan karena daerah ini terkenal sangat kaya akan potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya, sebab didukung tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yakni WPPNRI 714, 715 dan 718 yang mencakup Laut Seram, Laut Banda, Laut Aru dan Laut Arafura.

Pengembangan Maluku sebagai LIN masih terus dilakukan pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait, dengan rutin menggelar rapat koordinasi melibatkan pemerintah daerah serta peninjauan langsung ke lokasi.

“Kunjungan ini bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin, juga merupakan bagian merealisasikan Maluku sebagai LIN,” kata Trenggono.

Negeri Tulehu, Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Ambon New Port dan pelabuhan perikanan terpadu terintegrasi.

Kedua program tersebut termasuk dalam proyek strategis nasional yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, sekaligus merupakan bagian dari implementasi Maluku sebagai LIN.

Pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN, nantinya akan dibangun kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan guna menunjang proses produksi, pengolahan hingga pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.

Selain itu, infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, juga akan disiapkan sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, Trenggono katakan, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa kapasitas perikanan yang ada. Kemudian dibuat semacam konsesi supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera,” ujar Trenggono.

Dengan adanya LIN, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pihaknya telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku,” ujar Budi. 

Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada presiden. Saat ini telah dilakukan peninjauan di tiga alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat. 

“Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada tiga alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua. Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya,” ujar Murad. 

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Maluku ini ditargetkan dapat selesai akhir tahun 2023. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut.  (OZC/AN)