Polisi Kesulitan Cari Pelapor Zainudin Booy

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Bagaimana kita mau menggali informasi itu, sementara keberadaan pelapor pun tidak jelas. Padahal keterangan pelapor itu sangat penting.

Mantan Direktur Utama PT Bipolo Gidin Zainudin Booy dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Maluku pada November 2020. Politisi Golkar itu dilaporkan oleh Plt Direktur Utama Edison Hukunala dan Direktur Operasional PT Bipolo Gidin, Abraham Lesnussa.

Zainudin dipolisikan setelah diduga memalsukan tanda tangan empat direktur PT Bipolo Gidin untuk persetujuan pinjaman uang Rp 211.040.500 dengan bunga 10 persen ke Neneng Norhayati. 

Polisi menunda penyelidikan kasus ini karena Booy mengikuti tahapan Pilkada Buru Selatan 2020 sebagai calon bupati. Pasca Pilkada, penyidik Ditreskrimum belum mengagendakan memanggil Booy untuk dimintai keterangan. Lalu apa alasannya?    

Direskrimum Polda Maluku Kombes Pol. Sih Harno menuturkan, penyidik kesulitan mengetahui keberadaan pelapor. Sebab ketika kasus ini dilaporkan, pelapor tidak menyertakan alamat dan nomor telepon seluler. 

“Ini kan aduan. Mestinya pelapor cantumkan nomor HP dan alamat jelas. Anggota sampai sekarang masih cari-cari nomor telepon pelapor untuk dikonfirmasi,” kata Harno kepada Kabar Timur, Kamis (21/1). 

Menurutnya, keterangan pelapor sangat penting. Penyidik harus menggali untuk mengetahui rekonstruksi kasus guna mengumpulkan bahan dan keterangan, selanjutnya memutuskan apakah laporan ini bisa naik ke tahapan selanjutnya atau tidak. 

“Tapi bagaimana kita mau menggali informasi itu, sementara keberadaan pelapor pun tidak jelas. Padahal keterangan pelapor itu sangat penting,” tegas dia.

Dikatakan, jika dalam sebuah aduan, pelapor tidak memberikan informasi lengkap, maka ini cukup menyulitkan pihak kepolisian dalam mengusut dugaan suatu kasus. “Ya kita jadi agak sulit kalau tidak ada informasi lengkap dari pelapor. Kalau wartawan ada nomor teleponnya pelapor, kasih ke kami biar kami komunikasi dengan pelapor,” pinta eks Kabid Hukum Polda Maluku itu. 

Sebelumnya diberitakan, Zainudin Booy dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Maluku 9 November 2020 atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan. 

Tanda tangan yang dipalsukan adalah direktur keuangan, direktur teknik, direktur umum dan direktur operasional PT Bipolo Gidin. Empat direktur BUMD milik Pemkab Bursel ini membantah menandatangani dan cap persetujuan peminjaman uang senilai Rp 211.040.500 dengan bunga 10 persen dari Neneng Norhayati. (KTY) 

Komentar

Loading...