KPU-Bawaslu Maluku “Disemprot” DKPP

Istimewa/Kabartimur

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Peran lembaga pengawas Pemilu mesti dimaksimalkan dengan koordinasi dengan Bawaslu RI menanyakan alasan dua calon anggota DPRD Maluku peripode 2019-2024 batal dilantik.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kesal dengan sikap KPU dan Bawaslu Maluku. Dua lembaga ini melakukan pembiaran sehingga Wilem Daniel Kurnala, calon terpilih anggota DPRD Maluku periode 2019-2024 batal dilantik. 

Mestinya, dua penyelenggara Pemilu itu melakukan tugas dan fungsinya mempertanyakan alasan Kurnala diganti dengan Benhur Watubun, rekan calon anggota legislatif di daerah pemilihan yang sama.

DKPP menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 139-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (14/1). Perkara ini diadukan oleh Kurnala yang gagal dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Politisi PDI Perjuangan ini memberikan kuasa kepada Franky Jaldrin Sahetapy.

Sedangkan teradu adalah lima komisioner KPU Maluku dan lima komisioner KPU RI. KPU Maluku sebagai teradu I hingga teradu V, yaitu Syamsul Rifan Kubangun (anggota merangkap Ketua), Almudatsir Zain Sangadji, Engelbertus Dumatubun, Abdul Khalil Tianotak, dan Hanafi Renwarin.

Sedangkan lima teradu dari KPU RI adalah Arief Budiman, Viryan Aziz, Pramono Ubaid Tanthowi, Ilham Saputra, dan Hasyim Asy’ari.

Ketua DKPP RI, Muhammad menanyakan peran Bawaslu Maluku atas pembatalan pelantikan Kurnala. Ketika Ketua Bawaslu Maluku Astuti Usman memaparkan perolehan suara Pileg 2019 antara Kurnala dan Watubun, penjelasannya dipotong oleh Muhammad. “Bawaslu harus masuk pada inti masalah bukan perolehan suara. Peran Bawaslu seperti apa?,” sentil Muhammad yang memimpim sidang.

Astuti menegaskan, proses pelantikan anggota dewan terpilih bukan ranah Bawaslu. Bawaslu hanya sebatas penetapan calon anggota DPRD terpilih. “Tapi Anda tidak dengar persoalan yang terjadi?,” tanya Muhammad. “Dengar yang mulia kalau ada laporan,’’ jawab Astuti.

Muhammad menegaskan, peran lembaga pengawas Pemilu mesti dimaksimalkan dengan koordinasi dengan Bawaslu RI menanyakan alasan dua calon anggota DPRD Maluku peripode 2019-2024 batal dilantik. “Nah di situ peran Bawaslu,” ujar eks ketua Bawaslu RI itu mengingatkan.

Setelah Bawaslu, giliran DKPP menyemprot KPU Maluku. Muhammad menandaskan, ketika pengusulan 45 calon anggota DPRD Maluku terpilih diusulkan ke Mendagri, namun surat keputusan pelantikan tidak mencantumkan nama Kurnala dan Robi Gaspersz. “Saat itu peran KPU Maluku seperti apa?. KPU Maluku harus berperan mempertanyakan alasan dua makhluk Tuhan ini dengan perolehan suara rakyat sekitar 10 ribu batal dilantik,” tegas dia.

KPU Maluku saat itu mesti mempertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. “Jangan jawaban KPU Maluku selalu mutar-mutar karena tidak memiliki kewenangan,” kesal Muhammad.

Ketua KPU Maluku Syamsul Rivan Kubangun menyampaikan, pihaknya sangat hati-hati dan teliti serta koordinasi dan konsultasi dengan KPU RI, setelah ada putusan dari pengadilan dan putusan mahkamah partai. Muhammad berharap, Bawaslu dan KPU Maluku sebagai penyelenggara Pemilu sinergi bertanggungjawab atas produk yang dibuat. “Jangan sampai ada perbedaan,” harapnya. 

Anggota majelis sidang DKPP juga mempertanyakan peran dan fungsi Bawaslu dan KPU, sehingga Kurnala batal dilantik. Padahal, perolehan suara Kurnala unggul 19 suara dari Watubun. 

Namun, mereka juga tidak memungkiri peran partai politik yang mengusulkan dan menetapkan calon anggota dewan serta kehadiran Mahkamah Konstitusi. “Saya harap pengadu (Kurnal) gugat persoalan ini di Mahkamah Konstitusi. Pasti ada solusi,” anggota majelis sidang DKPP, Didik Supriyanto.

DKPP mempertimbangkan memanggil Kemendagri untuk diminta penjelasan terkait alasan Kurnala batal dilantik sebagai anggota parlemen. “Kita akan pertimbangkan untuk panggil Kemendagri atau persoalan ini langsung diputus,” kata Muhammad.

Mengakhiri sidang, Muhammad meminta kuasa hukum pengadu, Franky Jaldrin Sahetapy menyampaikan pernyataan. Sahetapy meminta putusan sidang DKPP memecat seluruh komisioner KPU Maluku dan KPU RI. “Penyelenggara tidak becus. Kami harap DKPP memecat mereka semua jika memenuhi unsur (pelanggaran kode etik). Biar ramai,” tegas Sahetapy.

Menanggapi keinginan kuasa hukum pengadu, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun memastikan komisioner telah menjalankan tugas tugas sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan kehati-hatian. “Kami yakin tidak langgar kode etik,” ujar dia.

Sebagaimana diketahui pada Pemilu legislatif 2019, Kurnala dan Watubun bersama sejumlab caleg lainnya diusung PDIP. Derah pemilihan meliputi kabupaten Aru, Maluku Tenggara dan kota Tual. Penetapan calon terpilih oleh KPU Maluku, Kurnala dinyatakan unggul dari Watubun. Tetapi Watubun tidak tinggal diam, dia mengantongi bukti manipulasi suara yang dilakukan Kurnala. 

Bukti itu diadukan Watubun ke Bawaslu Maluku. Namun, DPP PDIP meminta Watubun mencabut laporanya. Watubun kemudian adukan Kurnala ke Mahkamah Kehormatan PDIP. Hasilnya Mahkamah Kehormatan PDIP menerima laporan Watubun dan memecat Kurnala dari PDIP. Mahkamah Kehormatan PDIP melalui DPP PDIP menyurati Mendagri untuk tidak melantik Kurnala. 

Tidak terima, Kurnala sempat menggugat PDIP dan pihak terkait di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun ditolak. Atas dasar itu KPU Maluku menetapkan Watubun dilantik sebagai anggota DPRD Maluku menggantikan Kurnala. (KTM)

Komentar

Loading...