Kesaksian Mantan Sekda, Bupati Buru Saatnya Diperiksa

Ist

KABARTIMURNEWS.COM. AMBON - Kesaksian mantan Sekda Buru Ahmad Assagaff disertai permintaan kuasa hukumnya, sudah mengindikasikan keterlibatan Bupati Buru Ramli Umasugy. Karenanya, Ramli harus diperiksa.

Ini setelah dalam nota pembelaannya, dua kuasa hukum Assagaff meminta majelis hakim agar tidak mempertimbangkan keterangan Ramli Umasugi. Karena keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan perkara korupsi di Pemkab Buru yang merugikan negara Rp11 miliar.

Assagaff juga menyatakan, dari kerugian negara mencapai Rp11 miliar itu ada andil Ramli. Bahkan Assagaff klaim hanya menimbulkan kerugian negara Rp3 miliar.

Assagaff meminta majelis hakim Ahmad Ulayat berlaku adil karena uang pengganti kerugian negara sebesar itu sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak mampu diselesaikan sendiri. Atas dasar itu, pakar hukum pidana Juan Titahelu menegaskan, kesaksian dan pengakuan Assagaff yang menyeret keterlibatan Ramli harus dibuktikan lagi.

"Apakah Bupati Buru Ramli Umasugi, menggunakan uang itu atau tidak? Ini kan pernyataan mantan Sekda Buru saat persidangan," kata Titahelu kepada Kabar Timur, Selasa (29/12).
Untuk menemukan alat bukti baru atau tersangka baru dalam perkara ini, dosen hukum pidana Universitas Pattimura ini katakan, harus ditelusuri benar atau tidak kesaksian Assagaff dengan memeriksa Ramli.

"Bisa juga ada audit penggunaan dana itu. Bisa saja kesaksian mantan Sekda itu dikembangkan dengan memeriksa bupati. Apakah pernyataan atau kesaksian dari mantan Sekda itu bupati harus dipanggil untuk proses pembuktian," katanya.

Biasanya, dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan tindak pidana korupsi, kesaksian atau pengakuan di persidangan, jika ada bukti baru saat menghadirkan terdakwa atau orang-orang yang diduga turut menikmati uang korupsi, harus ditindaklanjuti.

"Apalagi, prosesnya sudah dipersidangan. Pasal 55 KUHP tentang turut serta harus dibuktikan. Jika ada kesaksian di persidangan bisa dipakai sebagai bukti baru," jelas Titahelu. Karena itu, kejaksaan bisa memanggil Ramli untuk diperiksa. "Kalau ada pengembangan lagi, misalnya orang yang diduga dalam persidangan bisa dikembangkan, bupati dipanggil untuk diperiksa. Apalagi, sebagai pejabat dikonfrontir dengan kesaksian tersangka atau terdakwa," tandasnya.

Kendati mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun nama Ramli disebutkan dan tidak pernah diperiksa dalam BAP di kejaksaan, majelis hakim atau JPU panggil Ramli untuk memberikan keterangan.

Soal Ramli mangkir dalam persidangan menurutnya bukan hanya Ramli. Tapi, sekian banyak kasus korupsi, hampir semua orang yang disebutkan atau diduga lebih banyak tidak kooperatif. "Takutnya diperiksa langsung ditetapkan tersangka," tegas Titahelu.

Menurutnya sebagai warga negara yang baik ini merupakan konsekuensi. Apalagi sebagai pejabat publik harus menunjukan itikad baik. "Jangan sampai jadi preseden buruk penegakan tindak pidana korupsi tidak tegas. Jangan sampai hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," ingatnya.

Tujuannya, proses penegakan hukum ke depan lebih baik lagi. "Jadi siapa pun dia kalau dipanggil (penegak hukum) untuk diperiksa harus hadir. Jangan sampai penilaian masyarakat sering dipanggil, tapi tidak hadir. Jangan-jangan betul (pejabat itu) korupsi," kata dia. (KTM)

Komentar

Loading...