KABARTIMURNEWS.COM. AMBON-Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi mengungkapkan, data penurunan angka stunting di "Bumi Raja-Raja", tahun 2020 belum bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi.

"Untuk data tahun 2020, angka Stunting menurun menjadi 15,8 persen. Namun data ini, belum dapat gunakan sebagai bahan evaluasi," ungkap Widya, di Ambon, Selasa (29/12) kemarin.

Isteri Gubernur Maluku Murad Ismail ini mengatakan, salah satu indikator utama belum bisa dijadikan data 15,8 persen sebagai bahan evaluasi, lantaran keterbatasan fasilitas.

"Hal ini diakibatkan karena di Maluku ini tidak semua Puskesmas bisa melakukan input data. Yang bisa melakukan hal tersebut hanya 34 persen Puskesmas saja. Itu juga dengan berbagi keterbatasan ditengah pandemi, " tuturnya.

Dikatakan Widya, hal tersebutlah yang sampai saat ini terus menjadi kendala untuk dapat menurunkan angka stunting secara pasti di Provinsi Maluku. "Akses dan letak geografis jadi indikator utama, " katanya.

"Hal ini yang menjadi tantangan mengapa angka Stunting di Maluku tinggi, selain kondisi geografis, kemiskinan dan perilaku yang menimbulkan berbagai permasalahan terutama akses," jelasnya.

Lebih lanjut, Widya mengatakan, sangat ironis melihat kondisi Provinsi Maluku, dengan segala jenis kekayaan alamnya, namun angka stunting masih terbilang cukup tinggi.

"Sungguh ironis, Maluku yang demikian kaya dengan potensi alamnya tetapi masih ada anak-anak tumbuh menjadi Stunting. Bahkan ada yang tinggal di rumah tidak layak huni," tutupnya. (KTE)