“Duo” Koruptor Setda Buru Dituntut Penjara 7 Tahun

Ilustrasi

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON-Sidang perkara dugaan korupsi biaya operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH Kabupaten Buru yang merugikan negara Rp 11 miliar kedua terdakwa dituntut penjara 7 tahun oleh jaksa. Tapi terdakwa mantan Sekda Buru Ahmad Assagaff diharuskan membayar sisa dari kerugian negara yang terjadi. 

Assagaff diketahui baru mengembalikan duit negara senilai Rp 1,4 miliar. Sedang, Asisten I Setda Kabupaten Buru Ir Masri, sebanyak Rp 700 juta. 

Karena itu JPU Prasetya dalam amar tuntutannya meminta terdakwa mantan Sekda Buru itu menanggung semua sisa kerugian negara yang masih tersisa atau belum dikembalikan. Prasetya juga meminta majelis hakim menghukum terdakwa dengan penjara selama 7 tahun, potong masa tahanan selama terdakwa ditahan di rutan Polda Maluku. 

“Dan menghukum terdakwa Ahmad Assagaff dengan uang pengganti sebesar sisa dari kerugian negara Rp 11 miliar yang timbul dari perkara ini,” cetus Prasetyo dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Ahmad Ukayat di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (21/12). 

Sementara terdakwa mantan bendahara pengeluaran rutin Setda Kabupaten Buru La Joni Ali, oleh JPU dituntut hukuman penjara yang lamanya sama dengan Asaagaff, juga tujuh tahun.  Namun Prasetyo tidak mewajubkan yang bersangkutan membayar uang pengganti apa pun. 

Terpisah, pengacara Joemicho Syaranamual mengaku pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait tuntutan JPU terhadap kliennya La Joni Ali. Dia hanya mengaku tuntutan JPU yang tidak mengikutkan uang pengganti terhadap La Joni sudah sesuai fakta persidangan. 

“Intinya, semua karena pak La Joni tidak punya kewenangan. Eksekusi pengeluaran anggaran kewenangan ada pada terdakwa Assagaff, bukan pak La Joni,” urai Joemicho. 

Usai pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa Ahmad Assagaff dan La Joni Ali, majelis hakim Ahmad Ukayat Cs menunda sidang hingga Januari tahun 2021 mendatang. Sebelumnya Ahmad Ukayat Cs menyatakan perkara dugaan korupsi Setda Kabupaten Buru itu harus putus atau pembacaan vonisnya pada 16 Januari tahun 2021. (KTA)

Komentar

Loading...