Dukung Polda & Kejati Usut Lucky Wattimury

IstLucky Watimurry

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Sepatutnya Polda maupun Kejati Maluku menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Apalagi laporan telah dilengkapi bukti material yang cukup.

Dukungan publik kepada dua institusi penegak hukum agar lebih bernyali memproses hukum Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury mulai kencang. Apalagi dukungan moril tersebut disampaikan pegiat antikorupsi, mestinya diapresiasi oleh institusi hukum dimaksud.

Tapi lagi-lagi baik Kabid Humas Polda Maluku M Roem Ohoirat maupun Kasipenkum Kejati Maluku  ternyata belum merespon pesan whatsapp yang mempertanyakan tindaklanjut laporan LP3NKRI Maluku terhadap Wattimury. 

“Kalau belum respon yah tunggu saja, mungkin mereka sibuk atau memang sudah ada penyelidikan tapi belum bisa publikasikan,” ujar pegiat antikorupsi Herman Siamiloy kepada Kabar Timur, Kamis (17/12) melalui telepon seluler. 

Namun apakah sudah penyelidikan atau belum, tandas Herman, sepatutnya Polda maupun Kejati Maluku menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Apalagi laporan telah dilengkapi bukti material yang cukup. 

“Kuitansi itu bukti permulaan, paling tidak bukti petunjuk lah.  Ya tinggal dipanggil pihak-pihak tersebut, minimal untuk ambil keterangan,” ujarnya. 

Seperti diakui Plt Ketua LP3NKRI Maluku Edison Wonatta pihaknya telah melayangkan tembusan surat ke Polda Maluku Nomor 06 DPPN/UTS-NKRI/IX/2020 dan Kejati Maluku. Kecuali Polda, surat dengan perihal laporan kasus dugaan pungli Lucky Wattimury itu diakui Kasipenkum Kejati Maluku Samy Sapulette sudah diterima. 

Tapi sayangnya, Samy belum menyampaikan soal progres tindak lanjut laporan LP3NKRI tersebut oleh institusinya. Dihubungi beberapa kali guna meminta konfirmasi Samy terkesan bungkam. 

“Masalahnya apa sampai tidak ada informasi. Apakah polisi atau jaksa tidak mau usut pa Luki karena beliau pejabat daerah? Wah, hukum itu tidak pandang bulu paak,” ujar Herman. 

Bahkan menurutnya, sebagai pejabat daerah Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury harus memberi contoh yang baik bagi publik di daerah ini. Yakni secara jentelmen mendukung upaya penegak hukum, sekalipun dalam kasus dugaan tindakpidana ini, dirinya selaku pihak terlapor.

Di lain pihak Polda maupun Kejati Maluku juga seharusnya menunjukkan hal yang sama, melakukan penegakkan hukum terhadap mereka yang berstatus selaku terlapor. “Intinya kami ingin mengingatkan saja, hukum harus ditegakkan sesuai prosedur. Jadi pihak-pihak itu harus dipanggil,” tandasnya.

Sebelumnya satu lagi kontraktor disinyalir jadi korban ke sekian kasus dugaan tipu proyek Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury.. Si korban mengaku telah berkali-kali mendesak Lucky mengganti uang tapi tidak pernah dipenuhi oleh yang bersangkutan. 

“Dia sampai ada marah-marah ini, gara-gara pa Luki seng ganti uang,” ungkap JW, ketua salah satu asosiasi kontraktor kepada Kabar Timur melalui telepon seluler, Kamis, kemarin. 

JW sebelummya menyebutkan rekan kontraktor tersebut sama seperti dirinya, dijanjikan paket proyek. Namun JW enggan membeberkan berapa nominal duit yang diminta Lucky Wattimury dari rekan tersebut. (KTA)

Komentar

Loading...