KABARTIMURNEWS.COM, AMBON – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 segera dibahas DPRD Maluku.
Ini setelah pemerintah provinsi Maluku menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2021 ke lembaga politik itu. Memulai pembahasan RAPBD 2021, DPRD Maluku menggelar rapat paripurna penyampaian dokumen KUA/PPAS RAPBD 2021 oleh Pemprov Maluku, hari ini.
Gubernur Maluku Murad Ismail dipastikan mengikuti rapat paripurna secara virtual. Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdul Azis Sangkala mengatakan, selesai rapat paripurna penyampaian dokumen KUA/PPAS, pihaknya akan kebut membahas RAPBD 2021.
“Kita marathon beberapa hari ke depan bahas RAPBD 2021,”kata Sangkala kepada Kabar Timur, Rabu (16/12).
Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah, Rabu (16/12) pembahasan RAPBD 2021 hingga penetapan APBD 2021 sebelum Natal 25 Desember 2020. “Kita berharap 23 Desember atau 24 Desember 2020 sudah ada pengesahan APBD 2021,” terangnya.
Deadline dan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2021 paling pada 31 Desember 2020. “Jadi kita bahas RAPBD sesuai mekanisme dengan pemerintah daerah, lewat komisi, fraksi dan badan anggaran,” jelas politikus PKS.
Parlemen berharap semua item program yang disampaikan dibahas lewat rekomendasi fraksi sehingga komisi membahas bersama mitra terkait. “Lewat proses di badan anggaran dan Daftar Isian Masalah (DIM) fraksi-fraksi di dewan,” paparnya. (KTM)
