Rumah Dinas Gubernur di Mangga Dua Layak Huni

ILUSTRASI

KABARTIMURNEWS.COM, AMBON - Dinas PUPR Maluku tidak gegabah rehab rumah jabatan sementara gubernur, karena sudah berkoordinasi dengan penegak hukum dan ahli hukum. Benarkah?

Rumah pribadi Gubernur Maluku Murad Ismail di kawasan Wailela, kecamatan Teluk Ambon menjadi prioritas dibenahi atau rehabilitasi. Pasalnya, Rumah Dinas Gubernur di Mangga Dua, Ambon tidak layak. 

Karena itu, kediaman Murad dijadikan rumah jabatan sementara gubernur, sehingga rehabilitasi, dilakukan dengan anggaran mencapai Rp5 miliar.    

Sekretaris Dinas PUPR Maluku Affandi Hasanusi menyatakan, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur demi kewibawaan pemerintah daerah menjamu tamu pusat dan internasional. Rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua, dinilai tidak layak dihuni akibat terdampak bencana gempa tahun 2019.

Tender paket proyek kediaman Murad bergulir di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  PT Bhineka Konstruksi sebagai pemenang tender. “Memang betul rehabilitasi rumah jabatan sementara (gubernur) di LPSE. Tapi bukan pembangunan rumah jabatan sementara gubernur, namum hanya rehabilitasi,” ujar Hasanusi kepada Kabar Timur, Rabu (2/12) merespon polemik pembangunan/rehabilitasi kediaman Murad.

Kenapa bukan rumah dinas resmi gubernur yang direhabilitasi? Menurutnya, setelah melalui analisa, rumah dinas gubernur di kawasan Mangga Dua tidak layak ditempati karena rawan longsor dan terdampak gempa bumi tahun 2019. 

“Ketika itu, ada dana untuk rehab rumah dinas gubernur, tapi tidak jadi. Dananya dialihkan untuk rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur. Dengan alasan rumah dinas gubernur tidak layak untuk ditempati,” kilah dia.

Karena itu, rehabilitasi rumah jabatan sementara gubernur di Wailela, menurut Hasanusi penting dilakukan karena dalam jabatan gubernur dan sebagai orang pertama di Maluku,  banyak tamu lokal, nasional, bahkan internasional. 

“Tentu Pemda harus tunjukan wibawa. Coba bandingkan rumah jabatan sementara gubernur sekarang dan sebelumnya. Sekarang tampak wibawa Pemda di situ,” kata Hasanusi diplomatis.

Hasanusi katakan, jika tidak rehab rumah jabatan sementara gubernur,  pasca Murad dilantik 2019, sewa rumah atau hotel untuk sementara mahal. “Lebih baik beliau tinggal di rumah dan direhab. Kalau Menteri kunjungan kerja, bertamu di rumah Pak gubernur. Bahkan, pernah nakhoda kapal pesiar sempat ke rumah Pak gubernur. Gubernur itu lambang kewibawaan Pemda,” ujar dia.

Menurutnya, Dinas PUPR Maluku tidak gegabah rehab rumah jabatan sementara gubernur. Sebelum direhab, dia mengklaim telah kordinasi dengan penegak hukum dan ahlih hukum dan menurut penegak hukum dan ahli hukum itu diperbolehkan. “Kalau untuk rehab dananya ada diperbolehkan, kecuali fiktif. Begitu juga Pak Gubernur tinggal di rumah dinas, tapi perbaiki rumah pribadinya. Itu tidak boleh,” tegasnya.

Sejumlah alasan yang terkesan mengada-ada disampaikan Hasanusi hingga akhirnya Dinas PUPR memutuskan tidak melakukan rehabilitasi rumah dinas gubernur di bilangan Mangga Dua. “Tanahnya labil dan rawan longsor. Begitu, juga akses jalan dari dan ke rumah dinas gubernur sangat sempit, sehingga ketika terjadi kebakaran sulit evakuasi.” Tentu beliau mantan polisi tau itu,” ujar Hasanusi menyampaikan argumennya. 

Dia katakan, Murad berencana bangun rumah dinas gubernur yang baru di lokasi yang aman. “Kita akan buat perencanaan. Kita rehab rumah jabatan sementara gubernur ini hanya satu tahun. Tahun kedua kita tidak lagi rehab karena sudah cukup,” tukasnya. 

PAKAR PIDANA

Diberitakan sebelumnya, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Jojakarta, Prof. Dr Mudzakir  proyek tersebut berseberangan dengan aturan. Menurutnya, uang negara hanya bisa dipakai untuk rumah dinas yang telah disediahkan negara. 

“Kalau benar ada seperti itu, berarti ini penyalahgunaan APBD. Mengapa? Sebab uang negara dipergunakan tidak untuk peruntukannya,” kata Mudzakir dihubungi Kabar Timur, Selasa, malam (1/12) 

Dia menjelaskan, terkait rumah dinas (Rumdis), siapapun yang jadi kepala daerah harus menempati Rumdis. Sebab, Rumdis disiapkan agar kepala daerah tidak kemana-mana. Artinya, Rumdis itulah yang disiapkan negara sebagai tempat kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota tinggal dan beristirahat atau untuk kepentingan kedinasan. 

Tapi jika Rumdis tersebut tidak ditempati seorang kepala daerah dan memilih membangun atau merenovasi rumah pribadi sebagai hunian sementara kedinasan, maka anggaran yang dipakai haruslah dengan menggunakan anggaran pribadi kepala daerah yang bersangkutan. 

“Contohnya seperti pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semasa menjadi Presiden, beliau pak SBY bangun rumah dan tinggal di Cikeas. Anggarannya dari mana? Ya pribadi pak SBY. Bukan pakai uang negara,” jelasnya

Namun, lanjut dia, bila di Maluku ada pembangunan rumah sementara gubernur menggunakan APBD, secara aturan disalahkan. “Itu namanya menguntungkan pribadi. Praktek pengalaman-pengalaman di daerah lain tidak seperti itu,” tegas Mudzakir. 

Biasanya, lanjut dia, yang terjadi ialah, jika listrik Rumdis dimatikan di malam hari dan kepala daerah tinggal di rumah pribadinya, maka anggaran listrik Rumdis ditukar dengan rumah pribadi. Itu sebagai pengganti.

“Hanya anggaran listrik yang ditukar. Pengalaman di lain-lain seperti itu. Jadi bukan harus merenovasi rumah pribadi untuk hunian kedinasan lalu gunakan APBD, itu salah, “ pungkas Mudzakir. 

Sementara Gubernur Maluku Murad Ismail, yang dikonfirmasi Kabar Timur via pesan singkat, kemarin, menegaskan,  tidak ada rumah pribadi gubernur dibangun pakai APBD. “Informasi dari mana itu,” tulis Gubernur Maluku bertanya.

Menurut dia, publik Maluku juga tahu, rumah pribadinya sudah berdiri atau dibangun sebelum dirinya menjadi gubernur. “Orang satu Maluku tau, kalau rumah saya sudah berdiri sejak dirinya belum juga menjabat gubernur. Jadi biarkan mereka tebarkan informasi seperti itu sampai mereka bosan sendiri,” tukas Murad. (KTY/KTM)

Komentar

Loading...